Ciri Khas Demokrasi Pancasila, Pahami Tujuan dan Nilainya
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
Ciri Khas Demokrasi Pancasila, Pahami Tujuan dan Nilainya
Dahulu, Indonesia sempat menganut ideologi Demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Konsep pemahaman ideologi ini berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.
Pancasila adalah representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang.
Demokrasi Pancasila yang berlaku pada saat itu memiliki ciri-ciri yang spesifik, yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Apa saja ciri khas Demokrasi Pancasila tersebut?
Ciri Khas Demokrasi Pancasila
1. Kekuasaan Tertinggi Berada di Tangan Rakyat Ciri khas Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Layaknya demokrasi pada umumnya, Demokrasi Pancasila juga meletakkan kekuasaan tertingginya di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan yang mutlak termasuk untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan. 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Sebagai negara berideologi Demokrasi Pancasila, Indonesia melakukan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi yang disepakati. Di Indonesia, konstitusi tertinggi yang digunakan adalah UUD 1945. 3. Ada Pemilihan Umum Pengadaan pemilihan umum atau pemilu adalah ciri khas Demokrasi Pancasila yang ketiga. Pemilu yang berkesinambungan diadakan untuk memilih kepala negara (Pilpres), kepala daerah (Pilkada), hingga anggota DPR (Pileg). Pemilu nantinya diikuti secara langsung oleh seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat. 4. Bersifat Kekeluargaan dan Gotong Royong Ciri khas Demokrasi Pancasila yang ke empat adalah sifat kekeluargaan dan gotong royongnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang juga menjadi ciri-ciri pemerintahan Demokrasi Pancasila yang diterapkan. 5. Junjung Tinggi HAM Ciri khas Demokrasi Pancasila yang kelima adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab" yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM. 6. Melindungi Hak Minoritas Di sebuah negara, pasti ada kaum minoritas. Ciri khas Demokrasi Pancasila yang berikutnya adalah melindungi hak-hak para kaum minoritas ini, baik dari segi hak pendidikan, hak berpolitik, serta hak-hak lain yang patutnya dimiliki setiap warga negara. 7. Pengambilan Keputusan Lewat Musyawarah Sesuai pengamalan sila keempat, sebisa mungkin pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika tidak menemukan kata mufakat, baru bisa dilakukan pengambilan suara terbanyak. 8. Proses Demokrasi Menjadi Ajang Perlombaan Ide Proses demokrasi di negara dengan ideologi Demokrasi Pancasila dijadikan sebagai perlombaan ide dan gagasan. Selain itu, Demokrasi Pancasila juga dijadikan cara untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah menjadikan negara dan sistemnya menjadi lebih baik lagi. 9. Kebebasan Berpendapat Ciri khas Demokrasi Pancasila yang selanjutnya adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hal yang harus dilindungi dan ditegakkan. Tiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan dan pendapat di muka umum, tanpa dihalangi atau dikriminalisasi. 10. Negara Berdasarkan Aturan Hukum Ciri khas Demokrasi Pancasila yang terakhir adalah menjunjung tinggi aturan hukum yang telah dibuat. Artinya, di Indonesia segala permasalahan dapat diselesaikan lewat jalur hukum, asalkan semua warga negara berposisi sama di mata hukum.
Tujuan Demokrasi Pancasila
Adapun tujuan dari Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Agar pemerintah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. 2. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. 3. Menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. 4. Sistem konstituisonal di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya.
Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila
Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam Demokrasi Pancasila, yaitu:
a. Pemahaman yang tercerahkan. Suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Inilah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik. b. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.
c. Kontrol terhadap agenda. Agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala proritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat. d. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan. Hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih. e. Inklusivitas. Kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.
