Peristiwa 11 Maret, Sejarah Lahirnya Supersemar dan Pelaksanaannya di Indonesia

Merdeka.com - Supersemar menjadi sebuah momen yang mengubah wajah Indonesia dalam sekejap. Tak banyak yang dapat diketahui dari surat sakti ini yang bisa membuka jalan bagi Soeharto. Bahkan, mantan presiden Republik Indonesia yang kedua ini memilih untuk membawa rahasianya hingga akhir hayatnya.

Saat ini arsip negara menyimpan tiga versi Surat Perintah Sebelas Maret. Salah satunya berasal dari Sekretariat Negara, yang lain dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat dan terakhir cuma berupa salinan tanpa kop surat kenegaraan.

Status dari ketiga surat tersebut dinyatakan palsu oleh sejarawan. Dan, hingga kini belum jelas di mana keberadaan salinan asli dari Supersemar tersebut.

Misteri juga menggelayuti penandatanganan Supersemar. Awalnya Sukarno dilarikan ke Bogor setelah sidang kabinet 11 Maret 1966 di Jakarta dikepung oleh "pasukan liar" yang kemudian diketahui adalah pasukan Kostrad.

Di Bogor, Sukarno disantroni tiga jenderal utusan Soeharto. Sejarah lalu mencatat buram apa yang terjadi di Istana. Yang jelas, pulang ke Jakarta ketiga jendral telah mengantongi Supersemar.

Supersemar terjadi pada 11 Maret 1966, tiga jenderal utusan Letnan Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Brigadir Jenderal M Jusuf, Brigadir Jenderal Amirmachmud dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat.

Masih belum ada kejelasaan bagaimana Sukarno mau menandatangani surat yang praktis akan melucuti kekuasaanya itu. Sebuah kesaksian dari pengawal presiden, Sukardjo Wilardjito, telah menyebutkan bahwa saat itu Sukarno ditodong pistol oleh seorang jenderal utusan Soeharto.

Catatan lain menyebut Sukarno terpaksa menandatangani karena, Istana Bogor telah dikepung tank-tank TNI dan ribuan massa yang berunjuk rasa.

Supersemar diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Soeharto seperti yang dipropagandakan oleh TNI. Dalam pidato Sukarno pada 17 Agustus 1966, dia mengecam pihak yang telah mengkhianati perintahnya.

"Jangan jegal perintah saya. Jangan saya dikentuti!" pekik Sukarno saat itu. Sukarno kembali menekankan Supersemar bukan "transfer of authority, melainkan sekadar surat perintah."

Pergerakan Soeharto dalam Supersemar

©2020 liputan6.com

Dilansir dari Liputan6, hanya butuh waktu 24 jam setelah penerbitan surat sakti tersebut, Soeharto membubarkan PKI, menangkapi anggota kabinet dan orang-orang tedekat Sukarno.

Menurut adik Soeharto, Probosutedjo, surat itu tidak secara eksplisit memerintahkan pembubaran PKI. Sebab itu pula Sukarno menerbitkan surat perintah 13 Maret untuk menganulir Supersemar. Serupa Supersemar, naskah asli surat perintah itu hingga kini lenyap tanpa bekas

Setelah adanya pelucutan kekuasaan, Sukarno langsung diasingkan dari kancah politik di Jakarta. Dia dilarang membaca koran ataupun mendengarkan radio. Kunjungan keluarga serta layanan kesehatan dibatasi.

Sementara itu Soeharto mulai membangun kekuasaan dengan membentuk kabinet dan membujuk parlemen untuk mengesahkan Supersemar dalam TAP MPRS No. IX/MPRS/1966.

Supersemar pada akhirnya digunakan oleh Soeharto untuk melahirkan rezim orde baru. Hingga kematiannya sang diktator tidak berniat membuka tabir sejarah gelap tersebut, begitu pula dengan orang-orang terdekatnya.

Berbagai upaya yang dilakukan Arsip Nasional untuk menemukan naskah asli Supersemar terbentur sikap diam pejabat orba. Saat ini semua saksi kunci Supersemar telah meninggal dunia.

Isi dari Supersemar yang Banyak Beredar Semasa Orde Baru

Dilansir dari Merdeka.com, berikut ini isi dari Supersemar yang banyak beredar semasa Orde Baru

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. (mdk/raf)