Ahok, kekuasaan dan lupa

Merdeka.com - Sekitar lima tahun silam, Basuki Tjahaja Purnama masih berkantor di Senayan sebagai anggota DPR dari Partai Golkar. Upayanya untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta lewat jalur perseorangan kandas –konon karena batas minimal dukungan yang sulit dipenuhi.

Namun suratan takdir menggariskan lain. Basuki atau yang dikenal sebagai Ahok kemudian dipasangkan dengan Joko Widodo maju sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Ahok pun naik menjadi Gubernur Jakarta.

Perjalanan sejarah setelahnya sudah banyak diperbincangkan orang. Sejak awal, Ahok memang memposisikan diri dengan persona dan karakteristik yang berbeda –setidaknya dengan Jokowi yang lebih santun dan suka blusukan. Kalimat-kalimatnya tajam, tidak heran jika kerap membekas-dalam pada diri lawan bicaranya. Terhadap anak buah, Ahok tak segan mengumbar kritikan secara terbuka. Dengan gayanya itu, tidaklah mengherankan jika lawan-politik selalu mencari dan menunggu celah kelemahan Ahok.

Setiap fase membawa konsekuensi politik yang harus ditanggung oleh Ahok. Ketika maju sebagai calon wakil gubenur, Ahok harus mundur dari Partai Golkar. Ketika kemudian ramai-ramai soal mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD ataukah secara langsung; Ahok membayar konsekuensi sikapnya dengan keluar dari Partai Gerindra. Bukan pengalaman pertama bagi Ahok mundur dari jabatan atau lembaga publik.

Perjalanan di dunia politik praktis ditandai dengan masuknya Ahok sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung hasil Pemilu 2004. Saat itu Ahok merupakan wakil Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Setahun berselang. Ahok terpilih menjadi Bupati Belitung Timur. Capaian signifikan Ahok sebagai Bupati antara lain adalah pembebasan biaya kesehatan bagi seluruh warga Belitung ‎Timur tanpa kecuali. Akan tetapi, belum tuntas lima tahun masa jabatannya, Ahok memutuskan mundur sebagai Bupati dan maju untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007. Sayangnya, Ahok kalah.

Persis yang disampaikan oleh Winston Churchill bahwa politik merupakan medan peperangan yang memungkinkan seseorang “hidup dan mati” berkali-kali. “Politics is almost as exciting as war, and quite as dangerous. In war, you can only be killed once, but in politics many times."

Yang pasti, kondisi saat ini jelas berbeda dengan lima tahun silam. Di panggung politik ibukota negara lima tahunan lalu, nama Ahok mungkin tidak terlalu laku ketika disorongkan sebagai calon dari jalur perseorangan. Akan tetapi, kini para pendukung yang tergabung dalam “Teman Ahok” mendaku telah berhasil mengumpulkan 1 juta kartu tanda penduduk (KTP) yang melampaui batas minimal syarat calon perseorangan dalam Pilkada Jakarta 2017 mendatang.

Bukan hanya opsi maju lewat jalur perseorangan, jalan untuk diajukan lewat jalur partai politik pun masih terbuka. Setidaknya Partai Nasdem, Hanura, dan kemudian Partai Golkar sudah menyatakan mendukung Ahok. Akan tetapi, sampai seminggu usai Lebaran, Ahok belum juga memberikan keputusan untuk maju pilkada dengan menggunakan “Mercy” atau “bus kota”.

Belum genap lima tahun, dengan asumsi bahwa dukungan yang dihimpun para relawan tersebut valid, Ahok sudah berhasil mengubah persepsi sebagian masyarakat. Jika semula sebagian warga Jakarta enggan memberikan salinan KTP-nya untuk Ahok, kondisi saat ini terlihat berbeda. Dengan asumsi semua proses tersebut genuine dan didasari pertimbangan rasional, tentulah hal tersebut tidak serta-merta terjadi tanpa pertimbangan mengenai apa yang telah dilakukan oleh Ahok sejauh ini.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa para pemegang otoritas senantiasa memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan, menjadikan kondisi lebih baik –siapapun dia orangnya. Jika didasari dengan niat baik dan pertimbangan rasional, menihilkan interest pribadi atau kelompok; kebijakan yang diambil tentulah (berpotensi) akan baik-baik saja. Bahwa kemudian ada kebijakan terlihat menjadi tidak baik dan tidak tepat, bisa jadi karena situasi, kondisi, dan konteks yang berbeda dengan saat kebijakan itu diformulasikan. Artinya, untuk itu diperlukan evaluasi secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar untuk kepentingan publik.

Harus diakui bahwa citra pejabat publik di Indonesia saat ini tidak sedang dalam posisi memuaskan. Masyarakat dengan banyak mata, setia mengawasi perilaku pejabat publik di panggung kekuasaan. Tentu saja bukan hal yang menyenangkan bagi para pejabat publik jika konstetasi yang telah dimenangi dengan pengerahan seluruh sumberdaya, justru menjadi awal dari kecaman olok-olok tak berkesudahan dari masyarakat yang diwakilinya –entah akibat terjerat kasus korupsi, produk kebijakan yang melenceng, tutur kata yang lepas kendali, atau laku tak patut lainnya.

Yang pasti, yakinilah bahwa banyak figur bertalenta di negeri ini yang bisa membuat keadaan yang lebih baik. Petahana (incumbent) yang selama ini dianggap baik pun belum tentu lebih ciamik ketimbang kandidat lain. Selalu ada figur baru yang bisa jadi sekadar belum termunculkan atau terpublikasikan secara luas. Karenanya, pemikiran yang terpaku melulu hanya pada satu figur terkadang menjadi belenggu kemunculan figur-figur baru dengan pemikiran segar dan program yang lebih baik.

Yang mutlak diperlukan adalah kesempatan dan kepercayaan, dan kemudian juga pengawasan secara berkesinambungan. Kehadiran figur pemimpin penting, tetapi bukan berarti massa-pemilih bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja untuk menciptakan keadaan sesuai apa yang diharapkan bersama.

Yang harus diingat, setiap kontestasi adalah merupakan kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Dan bukankah kekuasaan senantiasa menggendong lupa? (mdk/war)