Wawancara Khusus merdeka.com dengan TGB Zainul Majdi

Merdeka.com - Pernyataan dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Banjang (TGB) Muhammad Zainul Majdi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat geger. Dia pindah haluan. Padahal di Pilpres 2014, TGB merupakan bagian tim pemenangan Prabowo Subianto. Rival politik Jokowi kala itu.

Selain mencuri perhatian, pernyataan TGB juga bertolak belakang dengan sikap partai tempatnya bernaung. Partai Demokrat. Dari sini dia hadir sebagai kader. Bahkan menjadi bagian dari anggota Mahkamah Tinggi Partai Demokrat. Namun, keputusan TGB sudah bulat. Dia memilih mundur dari keanggotaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menepis kabar mundurnya dari Demokrat lantaran tak diusung pada kontestasi Pilpres tahun depan. Alasannya masih sumir. Banyak menimbulkan syak wasangka. TGB hanya menegaskan bahwa perjuangannya sudah cukup dengan Partai Demokrat. "Saya merasa bahwa sudah saatnya saya mundur," kata TGB kepada merdeka.com.

Dalam perbincangan santai dengan merdeka.com, TGB mengaku sudah lama kepincut kepemimpinan Presiden Jokowi. Lawatan presiden ke Timur Indonesia menjadi salah satu pemicu. Itu membuat dia jatuh hati kepada Jokowi.

Ia ingat betul saat tahun lalu Jokowi bertandang ke wilayahnya. Meski diagendakan hanya menghadiri acara seremonial, namun Jokowi tak ragu turun langsung menyapa warganya. Belum lagi berbagai terobosan baru dalam pemerintah. Misalnya menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur.

Berikut wawancara khusus Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dengan wartawan merdeka.com Anisyah Al Faqir di kantor KLY kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa kemari:

Manuver TGB Dukung Jokowi.

Apa alasan mendasar Anda bermanuver mendukung Jokowi untuk maju dua periode di Pilpres 2019?

Keberlanjutan yang harus diamankan. Sebenarnya kalau kepala daerah yang kebetulan mendapatkan amanah dua periode ditanya, saya hampir pasti jawabannya kita butuh dua periode untuk menuntaskan visi-misi dan program prioritas. Apalagi mentransformasikan sesuatu yang beda. Lima tahun itu tidak cukup. Makanya common sense saya, memang kita butuh waktu, di NTB saja saya butuh waktu 10 tahun, apalagi di Indonesia dengan bentangan yang luas dan masalah yang kompleks.

Kalau bicara keberlanjutan kan ada semua yang dilaksanakan itu bisa tuntas, karena pemanfaatan itu bisa diselesaikan. Seperti trans kalimantan, trans jawa, bandara, pelabuhan dan banyak lagi yang sedang dilakukan.

Kedua, tradisi estafet kepemimpinan. Biasanya baru satu periode lalu diganti dengan yang baru, biasanya pemimpin yang baru akan mencari legacy yang bisa dia gunakan. Dia akan memilih tidak menyelesaikan yang sebelumnya karena bisa jadi merasa itu punya yang sebelumnya.

Jadi dua hal itu yang paling sederhana, bahwa perlu adanya keberlanjutan dan kita belum punya tradisi estafet kepemimpinan.

Momen apa yang membuat Anda merasa yakin dengan sosok Jokowi?

Mungkin pada kunker (kunjungan kerja) beliau keempat. Saya melihat konsistensi beliau untuk datang dan tidak sekedar seremoni tapi turun langsung secara fisik apa yang sedang dilaksanakan. Awal tahun lalu.

Saya menyampaikan harapan, 'Ini perlu dituntaskan Pak (Jokowi). Tidak hanya untuk NTB tapi juga untuk semua Indonesia'.

Pembangunan sangat masif dan infrastruktur juga, saya sampaikan apresiasi dan endorsmen kepada beliau tahun lalu. Ketika kedatangan beliau berikutnya saya semakin kuat menyampaikan apresiasi itu, dan saya mengharapkan supaya yang telah dilakukan bisa dituntaskan. Dan itu dalam pandangan saya tidak cukup dalam satu periode atau 5 tahun.

Nama Anda masuk dalam bursa cawapres Jokowi. Bagaimana Anda melihat peluang ini?

Antara semangat dan tahu diri itu harus seimbang. Saya dibesarkan dalam tradisi yang segala sesuatu ada batasnya, ada ukurannya. Saya sadar betul, secara intensif atau elektoral kan banyak tokoh-tokoh lain yang lebih hebat, tokoh nasional dan sudah lama berkiprah di Jakarta. Jadi saya tidak mau berlebihan dan saya mengomunikasikan harapan-harapan saya.

Kalau bicara soal cawapres sekalipun termasuk jabatan apapun belum pernah dibicarakan antara lain dengan presiden atau siapa saja yang pernah berhubungan dengan saya.

Kalau orang bilang apa, saya rasa itu bukan hal yang menukik, kalau menurut saya urusan kita bukan hanya 2019, kita jauh dari itu, yakni menjaga keutuhan, saya akan tetap konsisten menyuarakan bagaimana ke depan bahwa kita semua ini bersaudara.

Anda sempat berada di kubu Prabowo dan kini mendukung Jokowi. Bagaimana dua sosok ini menurut kaca mata Anda?

Kalau secara umum, sama seperti Anda. Impresi dari pemberitaan, liputan tentang mereka berdua. Saya rasa sudah terbentuk persepsi umum terhadap mereka berdua.

Tapi kalau secara khusus kebetulan saya tidak punya kesempatan banyak untuk berinteraksi dengan Pak Prabowo. Dulu saya ditunjuk (sebagai tim sukses) sama Pak Mahfud MD, di-SK-kan Pak Mahfud, bukan sama Pak Prabowo.

Saya hanya berjumpa satu kali dengan belaiu tahun 2017. Sebelumnya saya belum pernah berjumpa. Jadi saya tidak punya komentar dengan Pak Prabowo karena saya tidak punya interaksi yang intens.

Kalau dengan Pak Jokowi ini berbeda. Beliau punya keinginan kuat untuk secara cepat meningkatkan daya saing, supaya tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Beliau punya keyakinan yang kuat. Salah satu pintu masuk untuk meningkatkan daya saing kita adalah pembenahan besar-besaran infrastruktur. Jadi ini visi yang kuat sekali untuk itu. Konsisten dalam melakukan itu.

Jokowi-TGB ©2018 Merdeka.com

Hengkang dari Partai Demokrat

Setelah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi, Anda mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Apa alasan Anda melakukan itu?

Alasan pribadi.

Kapan Anda secara resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat?

Bukan kemarin surat pengunduran diri itu (disampaikan), tapi sejak beberapa hari yang lalu, tanggal 19 Juli. Saya serahkan ke Pak Amir, Ketua Dewan Kehormatan Partai, tapi saya berikan itu bukan dalam posisi itu tetapi karena beliau mudah saya jangkau dan beberapa kali sering berkomunikasi dengan beliau.

Di situ kesepakatannya saya tidak akan menyampaikan hal ini kecuali ditanya sampai surat yang saya serahkan tersebut sampai ke Ketua Umum (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya tunggu, cukup lama, baru saya tanya kemarin sore beliau menyampaikan surat itu telah diberikan via ADC (ajudan) kepada Ketua Umum.

Di situ tertulis saya memang menyampaikan pengunduran diri karena alasan pribadi. Saya merasa bahwa sudah saatnya saya mundur. Saya sampaikan juga apresiasi kepada partai dan ketua umum partai termasuk dalam konteks beliau berinteraksi dengan saya dalam konteks presiden keenam. Banyak hal-hal baik yang saya dapatkan dari beliau. Jadi ini mundur baik-baik.

Apakah pengunduran diri Anda berkaitan dengan sikap politik yang mendukung Presiden Jokowi pada pilpres mendatang ?

Sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung tapi kalau dihubungkan dengan sikap politik bisa-bisa saja, tapi kalau secara langsung tidak ada hubungannya.

Kapan komunikasi terkahir Anda dengan SBY?

Sudah agak lama, sekitar bulan Maret. Ketika saya diundang sebagai majelis tinggi dalam proses pembahasan dan penetapan cagub dan cawagub Partai Demokrat. Salah satu kewenangan majelis tinggi kan menetapkan cagub-cawagub, capres-cawapres yang akan diusung.

Belakangan Anda kerap bertemu pimpinan partai politik. Salah satunya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ada apa di balik pertemuan itu?

Saya tahu batasnya, saya datang ke beliau untuk menyampaikan, tidak berani dan tidak pantas saya menyampaikan hal-hal yang berlebihan. Beliau kan tokoh bangsa.

Saya sampaikan bahwa saya mau selesai di NTB, terima kasih untuk support dari NasDem. Setelah itu memang ada pembicaraan bagaimana peran Tuang Guru ke depan dan lain-lain.

Adakah tawaran untuk masuk ke struktur partai lain atau masuk tim pemenangan Jokowi?

Kan tawaran sudah ada kalau struktur ada. Belum ada tawaran apapun. Tidak ada tawaran jabatan apapun, baik itu di struktur maupun di pemerintahan. Kalau tim sukses juga belum ada pembicaraan apapun.

Apa rencana Anda setelah tak lagi menjadi kader Partai Demokrat? Apakah bergabung dengan partai politik lain mengingat Anda dekat dengan pimpinan partai politik, salah satunya Golkar?

Belum ada. Ada Mas Airlangga (Ketum Partai Golkar) tapi kan itu canda-canda. Semua kan sahabat. Tapi kan beda antara teman dan sahabat kalau lagi ngobrol diskusi, kemudian masuk ngajak partai.

TGB Zainul Majdi ©2018 Merdeka.com

TGB VS KPK

Lompatan dukungan TGB kepada Jokowi ini setelah Anda diperiksa KPK terkait kasus Newmont. Memang seperti apa proses divestasi 82 persen saham PT New Mont yang kini menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara?

Pertama kasus itu setahu saya upaya pengumpulan keterangan oleh KPK merespon pengakuan dari beberapa elemen masyarakat terkait dua hal, divestasi Newmont dan penjualan saham oleh pemerintah daerah. Setahu saya juga dalam pertemuan dengan KPK di NTB, salah satu konsennya adalah menangani masalah-masalah di pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Termasuk di dalamnya pertambangan, melakukan kegiatan mencari keterangan dari semua pihak.

Kedua, ini sesuai dengan prioritas KPK, dan saya menjadi salah satu yang dimintai keterangan. Saya memberikan keterangan seutuhnya yang bisa saya berikan. Baik tentang divestasi, bagaimana prosedurnya yang kita tempuh, kemudian keterlibatan. Tidak hanya Pemprov NTB tetapi juga ada Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Jadi saya sebagai gubernur hanya sebagai pemegang saham 40 persen mewakili Pemprov NTB. 40 persen Sumbawa Barat yaitu daerah hasil, Sumbawa 20 persen karena akan menjadi daerah penghasil di masa depan, karena ada cadangan juga di sana yang belum bisa digarap.

Ketiga, entitas perusahaan pemerintah daerah ini membentuk perusahaan daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta, ada semua lengkap dokumennya. Saya sampaikan apa yang saya tahu.

Tentang penjualan saham, ya saya sampaikan bahwa kita tidak ujug-ujug tanda tangan. Tapi kita minta kajian divestasi dari tim pengkaji investasi daerah yang anggotanya dari akademis lengkap. Kemudian dimintakan persetujuan dari DPRD. Diproses di kabupaten, diproses secara sempurna, masuk ke DPRD Provinsi, baru kalau sudah disetujui saya tanda tangan sebagai gubernur. Jadi kita proses secara proper.

Kalau ditanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu. Saya pikir wajar menjadi pertanyaan kalau ada hal yang belum jelas, yang pentingnya itu ada back up by document.

Apakah ada kecurigaan orang yang menggiring isu ini secara tiba-tiba?

Wallahualam, saya tidak mau berspekulasi apapun, saya terima saja kegiatan yang dilakukan penegak hukum. Kita respon sesuai dengan kewajiban saya sebagai warga negara.

Pesan Anda untuk masyarakat Indonesia?

Maknai kontestasi politik ini sebagai perhelatan kita sebagai bangsa yang diisi dengan hal-hal baik. Oleh karena itu sejak sekarang kita kondisikan 2019 ini dengan mengisi kegiatan kita yang positif yang bisa membuat kita saling mengapresiasi satu sama lain.