2.987 Warga Solo Dicoret dari Program Jaminan Kesehatan Nasional
Merdeka.com - Sebanyak 2.987 warga Kota Solo gagal mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah pusat mencoret nama mereka dari kepesertaan program tersebut dengan berbagai alasan.
Kabar pencoretan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Siti Wahyuningsih, usai pembagian kartu peserta JKN-KIS di Pendopo Gede, Balai Kota Solo, Jumat (17/5).
"Bulan ini ada 2.987 peserta yang dinonaktifkan. Kami kurang tahu alasannya," ucapnya.
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang mendukung program JKN di Sumatera Selatan? 'Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya Program JKN ini. Kami memastikan agar seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Selatan memiliki perlindungan akan jaminan kesehatan dengan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN,' ungkapnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam program KBNS Soeharto? Berdasarkan kriteria KBNS, beberapa perusahaan mobil membangun produk 'KBNS' seperti yang diinginkan Presiden Soeharto pada era 1970-an. 1. Toyota Kijang 2. VW Mitra 3. Datsun Sena 4. Vauxhall Morina
-
Siapa yang mengalami masalah kesehatan? Batuk kering dan sesak napas dialami Kama, putra bungsu Zaskia Adya Mecca.
-
Siapa saja yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah? Dampak musim kemarau yang perkepanjangan ini memukul ratusan jiwa warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali.
Dia menduga pencoretan tersebut akibat data kependudukan tidak akurat, pindah tempat tinggal atau calon peserta sudah meninggal dunia. Siti menyampaikan, seluruh peserta JKN-KIS tersebut merupakan keluarga kurang mampu.
"Mereka selama ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan termasuk peserta kategori PBI dari APBN," jelasnya.
Akibat pencoretan tersebut, menyulitkan Pemkot mencapai target cakupan kepesertaan sebesar 100 persen. Padahal, penonaktifan peserta itu berlangsung setiap bulan dan sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu.
"Bulan ini saja pemerintah pusat mencoret 2.987 peserta, padahal Pemkot hanya menambah 1.752 peserta. Semestinya penonaktifan peserta JKN-KIS yang dibiayai APBN itu segera disusul dengan pendaftaran peserta baru," ujarnya.
Menurut Siti, kepesertaan JKN-KIS pada bulan ini menurun dibanding dua bulan lalu. Pada Februari, peserta JKN-KIS di Solo sudah berjumlah 554.336 jiwa atau setara 98,32 persen dari total warga. Dengan penonaktifan tersebut cakupan peserta JKN-KIS pada bulan ini menjadi 97,47 persen.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSyarat umum penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui KJMU antara lain berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBesaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca Selengkapnya