Ada C1 Bermasalah di Lubuklinggau, Bawaslu Sumsel Kirim Tim Supervisi
Merdeka.com - Bawaslu Sumatera Selatan mengirim tim ke Lubuklinggau guna melakukan supervisi atas temuan C1 yang diduga bermasalah. Tim ini juga dibantu beberapa anggota gabungan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengungkapkan, tim ini berangkat ke Lubuklinggau pada besok hari, Jumat (26/4). Tugasnya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait jumlah perolehan suara pasangan calon presiden melebihi dari jumlah suara di TPS TPS 04 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau.
"Besok tim berangkat, kami lakukan supervisi atas temuan perolehan suara yang tak sinkron itu. Kami ingin cari masalahnya, kenapa bisa seperti itu," ungkap Iin, Kamis (25/4).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang bertugas menangani pelanggaran pemilu? Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu melibatkan lembaga penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
Menurut dia, pengawasan diutamakan bagi pengawas pemilu di TPS, Panwascam, hingga Bawaslu setempat. Keterlibatan Gakkumdu sangat penting agar bisa terungkap dengan jelas.
"Apakah ada unsur kelalaian bahkan pidana atau tidak, belum tahu," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, ditemukan perolehan suara kedua paslon lebih besar dari total suara sah di TPS 04 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Berdasarkan situs KPU.go.id, total pemilih sebanyak 239 orang. Suara sah berjumlah 236 dan suara tidak sah 3.
Total suara itu tidak sesuai dengan perolehan kedua paslon. Paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 184 suara dan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan 152 suara.
Jika ditambahkan berjumlah 336 suara sementara suara sah hanya 236 atau selisih 100 suara. Data di situs resmi KPU itu sama persis yang tercantum dalam C1 yang dilampirkan. Hal ini dipantau merdeka.com, Selasa (23/4).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaPerihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.
Baca SelengkapnyaBawaslu Maluku menyatakan laporan dugaan pelanggaran Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat safari politik di Ambon, memenuhi syarat formal dan material.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sumsel segera menyelidiki kasus tersebut dengan meminta klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
Baca SelengkapnyaBudi Setiyono menyampaikan tentang tata kerja Badan Pengawas Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini belum ada laporan masyarakat terkait kasus itu, sehingga bawaslu punya kewenangan untuk memanggil berdasarkan pemberitaan di media.
Baca SelengkapnyaPembentukan timsus hukum itu berdasarkan keputusan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAdvokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim menyebut tujuannya mendatangi Bawaslu adalah hendak melaporkan beberapa dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya