Ada sel mewah Setnov, napi koruptor disarankan dipindah ke pulau terpencil

Merdeka.com - Sel tahanan terpidana kasus korupsi mega proyek e-KTP Setya Novanto menjadi sorotan publik. Kamar yang dihuni Setnov tersebut tergolong mewah. Hal ini terungkap setelah Ombudsman RI melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pemerintah tidak secara serius membuat itikad baik untuk mengawasi, membenahi hingga membuat jera para tahanan. Dia menyesalkan pasca ditangkapnya Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein oleh KPK, masih ditemukan sel mewah Setnov.

"Itikad adanya penjara untuk membuat efek jera tapi faktanya tidak. Kamar sel tahanan Novanto itu buktinya," kata Pangi dalam diskusi 'Sel Mewah Setya Novanto' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

Pangi memandang, tahanan saat ini seperti tidak punya beban menjalankan hukuman. Justru mereka dapat menambah jaringan dan bisnis makin tumbuh. Lapas Sukamiskin juga diisi oleh napi koruptor berkocek tebal. Mulai dari kepala daerah, anggota DPR, hingga hakim agung.

"Di dalam itu fasilitas juga lengkap, mewah, dan petugasnya bisa main mata, kongkalikong, bisa diselesaikan lah dengan macam-macam itu. Jadi saya melihat bosan, malas sudah enggak ada itikad baik kita untuk menyelenggarakan korupsi ini, kayak enggak serius saja dari dulu," ujarnya.

"Jaringannya makin kuat karena di situ lengkap (pejabat publik), jejaring bisnis mereka makin tumbuh," tambahnya.

Oleh karenanya, Pangi meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas membersihkan oknum lapas hingga ke akar. Bahkan, dia meminta napi koruptor dipindah ke pulau terpencil supaya terisolir dan jaringannya putus.

"Coba saja mereka dipindahkan ke pulau terpencil yang tidak ada sinyalnya. Supaya mereka (koruptor) ada efek jera," tegasnya.

Di kesempatan sama, pengamat anggaran Uchok S Khadafi mengungkapkan, munculnya fasilitas sel mewah di Sukamiskin muncul bukan anggaran pemerintah. Melainkan dari kocek pribadi napi koruptor.

"Karena tidak ada anggarannya, anggaran makan untuk napi saja terbatas," katanya.

Uchok merinci, untuk memberi makan napi dalam kurun waktu setahun memerlukan anggaran Rp 7 miliar. Namun jika anggaran sebesar itu hanya mampu memberi makan napi seadanya.

"Kalau kita bagi 1.062 tahanan di Kota Malang contohnya, maka per tahun itu dapat Rp 6,6 juta per orang dibagi 12, berarti per bulan dapat Rp 500 ribu, 1 orang per hari bisa Rp 18 ribu," papar Uchok.

Uchok menuturkan napi koruptor memiliki keistimewaan dengan napi kriminal. Ini yang penyebab para napi korupsi tidak kapok meski telah di jatuhkan hukuman.

"Makannya saja lebih enak, negara tidak adil mengelola penjara padahal sama-sama di proses pengadilan," tukasnya.