Ahok khawatir banyak program titipan di APBD DKI 2017

Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta baru saja diketuk. Namun, selama empat hari terakhir draft APBD 2017 itu masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengungkapkan, APBD masih terpakir di Kemendagri karena masih melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Dia menduga ada beberapa program yang akan mengalami pencoretan.

"Nanti beberapa dicoret ya silakan itu emang mereka punya standar. Kalau soal standar itu seperti protokoler. Hak itu ada aturannya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/12).

Dia berharap proses evaluasi tak berlangsung lama. Sehingga, penggunaan seluruh anggaran yang terencana bisa digunakan tepat waktu.

"Dari kemendagri evaluasi masih belum selesai. Insya allah kalau enggak sore ini, besok pagi. Itu bisa diselesaikan," lanjut Sumarsono.

Terpisah, Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama‎ mengungkap proses pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2017, sebelum disahkan oleh DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp 70,19 triliun. Padahal saat mula penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hanya senilai Rp 68,6 Triliun.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, berdasarkan masukan program-program prioritas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkumpulah Rp 68,6 triliun. Hasil tersebut akhirnya dirangkum dalam KUA-PPAS‎ yang belum sempat dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

Saat dia cuti dan kepemimpinan dilanjutkan Plt Sumarsono, nilai KUA-PPAS yang disepakati antara Pemprov DKI dan DPRD DKI naik menjadi Rp 70,28 triliun. Hingga akhirnya APBD DKI Jakarta disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun.

Ahok menjelaskan, KUA-PPAS telah dilakukan perombakan oleh Sumarsono lantaran ada perombakan struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan. Sehingga kini dia tidak tahu pasti program apa saja yang disahkan pada 19 Desember 2016 itu.

"Ya sudah kita enggak bisa ikutin, karena kita maunya kemarin penggabungan silakan jalan, mesti tunggu Perda macam-macam. Tapi yang ini ikuti anggaran pakai model yang lama, nanti di perubahan baru kita ubah. Tapi kan Plt enggak mau itu yang saya katakan," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Kemudian, kekhawatiran mantan Bupati Belitung Timur ini adalah saat program-program usulan DPRD DKI telah masuk APBD DKI 2017 yang disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun. Karena dia menduga tidak ada‎ skala prioritas dalam program-program tersebut.

"Ya prinsip kita sederhana aja, kalau enggak ada dalam KUA-PPAS tiba-tiba diusulin anggota DPRD kan skala prioritas, ya kita tinggal lihat, masuk akal atau tidak, perlu atau tidak, kalau enggak masuk akal ya sudah kita tolak, terus kalau masuk akal juga mesti lihat, anggaran mana yang ditarik yang mana dimunculkan," terangnya.

Kecemasan ini semakin beralasan karena belum tentu adanya dana untuk menjalankan program-program yang diusulkan SKPD ataupun DPRD DKI. Jangan sampai nantinya, program prioritas Pemprov DKI Jakarta menjadi terhambat lantaran kekurangan dana.

‎"Akibatnya apa, waktu pelaksanaan, ada yang prioritas, enggak mau di eksekusi oleh oknum SKPD, karena dia lebih mementingkan (program yang jadi titipan). Dia tahu duitnya enggak cukup nih, belanjanya 100 duitnya 80, akhirnya gimana, dia pasti milih-milih barang yang menguntungkan dia, bukan untungkan rakyat loh, kayak kasus UPS kan begitu yang udah keburu janji dapat komisi, barangnya udah masuk, itu yang dieksekusi," tutup Ahok.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui ada kenaikan anggaran untuk pos anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2017. Dari pos anggaran tersebut, beberapa komponen nilainya meningkat untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Jadi ada kenaikan dari komponen untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan buat anggota (DPRD) semuanya. Detailnya saya lupa, tapi waktu itu yang menandatangani kenaikan (anggaran)-nya Pak Ahok bukan Pak Soni," kata Saefullah.