Airlangga: Program Vaksinasi Covid-19 Tunggu Evaluasi BPOM dan Fatwa MUI
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program vaksinasi Covid-19 belum bisa langsung dilakukan, meski vaksin sudah tiba di Indonesia. Dia menjelaskan vaksinasi harus melalui berbagai tahapan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal ini untuk memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat benar-benar aman. Selain itu, program vaksinan juga harus menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Pelaksanaan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektifitasnya. Selain itu, juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Senin (7/12).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana cara mengatasi keterlambatan imunisasi? Apabila imunisasi terlewat, langkah yang harus diambil adalah segera menjadwalkan imunisasi susulan. Dalam beberapa situasi, vaksinasi masih dapat diberikan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan panduan medis yang berlaku. Sebagai contoh, vaksin pentavalen masih bisa diberikan sebelum anak mencapai usia satu tahun. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter guna mengetahui jenis vaksin yang bisa diberikan segera tanpa mengurangi efektivitasnya.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Kapan vaksin Mpox mulai digunakan di Indonesia? Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN sudah dilakukan sejak 2023, setelah ditemukannya kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.
Adapun vaksin yang sudah berada di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis. Jumlah ini merupakan bagian dari total komitmen sebanyak 3 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari 2021.
Airlangga mengatakan pelaksanaan vaksinasi alan dilakukan secara bertahap sesuai sasaran prioritas. Untuk tahap awal, vaksin akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.
"Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap. Begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah akan menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis dan mandiri atau berbayar untuk masyarakat. Airlangga menyebut vaksinasi merupakan upaya pemerintah mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia, selain testing, tracing (pelacakan), dan treatment (3T).
Kendati vaksinasi nantinya dimulai, dia meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan. Mulai dari, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"Ketiga hal tersebut 3T, 3M dan vaksinasi harus selalu berjalan bersamaan sampai kita semua di Indonesia, di seluruh dunia benar-benar lepas dari pandemi Covid-19," tutur Airlangga.
Sebelumnya, vaksin Covid-19 buatan Sinovac tiba di Indonesia dengan pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 777-300 ER, Minggu 6 Desember 2020 malam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis vaksin virus Corona atau Covid-19.
Kendati begitu, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilalui sebelum proses vaksinasi dilakukan. Hal ini untuk menjamin keselamatan masyarakat.
"Untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan perlu saya tegaskan, pertama seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin," tutur Jokowi lewat akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu.
"Pertimbangan ilmiah hasil uji klinis ini akan menentukan kapan vaksinasi dapat dimulai," lanjutnya.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaIntroduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaWacana tersebut digulirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Baca SelengkapnyaMenkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.
Baca SelengkapnyaProgram yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaSepanjang 2023, Etana berhasil kembangkan produk bioteknologi dan vaksin.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPenyiapan tempat karantina ini untuk mencegah penularan TBC di Indonesia.
Baca Selengkapnya