AJI optimis Dandhy akan menang jika kasusnya berlanjut ke pengadilan

Merdeka.com - Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Iman D Nugroho mengatakan artikel atau opini yang dibuat Dandhy murni sebuah karya jurnalistik, bukan sebagai ujaran kebencian. Kasus ini sudah masuk dalam ranah kepolisian dan jika memasuki pengadilan, Iman yakin Dandhy bersama AJI akan dapat membuktikan tidak ada unsur kebencian seperti yang dilaporkan.

"Ketika kasus berlanjut polisi dengan dukungan PDI-P ingin melanjutkan kasus ini dan kasarnya buka-bukaan di depan hukum kami yakinkan mereka akan kalah banyak, kita menang besar. Faktanya secara publikasi ini semua adalah hal yang pernah terpublikasi sebelumnya," katanya, Minggu (17/9).

Iman mengatakan AJI sudah melakukan verifikasi terhadap tulisan yang dibuat Dandhy. AJI menilai tulisan Dandhy sudah sesuai dengan fakta yang ada.

"Apakah benar Megawati pernah mengatakan ini, berjanji itu, segala macam, silakan cari di Google semua akan ada jawabannya. Tapi itu sengaja belum kita rilis karena ini strategi dari AJI untuk menahan atau menghemat amunisi," ungkap Iman.

Semetara itu Dandhy mengungkapkan sampai saat ini dirinya belum menerima surat panggilan dari Polda Jawa Timur usai dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP.

"Saya belum menerima panggilan apapun, saya hanya baca pemberitaan, Polda Jatim sedang menyiapkan ahli bahasa, kami menunggu," kata Dandhy.

Diketahui, akun media sosial Facebook bernama Dandhy Dwi Laksono, dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur yang merupakan organisasi sayap PDIP.

Dandhy menulis status terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri soal petugas partai, saat Joko Widodo terpilih sebagai presiden, juga mengenai data 1.083 warga Papua yang ditangkap di Pemerintahan Megawati.

Dari status tersebut, Dandhy juga menjelaskan seolah Megawati telah melakukan perbuatan jahat kepada warga Papua dan membandingkannya dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. (mdk/pan)