Aksi Bom Bunuh Diri karena Kurangnya Kajian Jihad Sesuai Konstitusi
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Bukhori Yusuf menilai radikalisme muncul karena kurangnya kajian soal jihad yang sesuai dengan konstitusi.
"Ada ruang-ruang jihad di dalam konstitusi yang tidak selalu dimaknai dengan mengangkat senjata. Dan itu ingin saya sampaikan," kata Bukhori dikutip dari Antara, Sabtu (16/11).
Bukhori menjelaskan kalau jihad mengangkat senjata dan perang itu memerlukan persetujuan pemimpin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pemerintahan.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Siapa yang terkena dampak terorisme di Indonesia? Di Indonesia, aksi terorisme telah menyebabkan banyak kerugian dan korban. Mereka menjadi korban terorisme mengalami disabilitas seumur hidupnya, bahkan tak sedikit juga yang harus meregang nyawa.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
Ia menilai tidak benar adanya masing-masing masyarakat menafsirkan diri sebagai pemimpin, karena pemimpin yang diakui di Indonesia itu cuma satu, yaitu Presiden Republik Indonesia.
Ia mengatakan, agama Islam mengatur jika kemudian tidak suka dengan orang yang ditunjuk menjadi pemimpin, maka diadakan musyawarah. Di dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia pun demikian.
"Oleh karena itu umat Islam harus paham. Jika kemudian tidak suka dengan Presiden, ya suatu saat pilihlah orang yang disukai," ujar Bukhori.
Kemudian jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Bukhori mengatakan umat tidak mesti langsung berjihad dengan mengangkat senjata.
Empat Tingkatan Jihad
Mengutip dari pendapat ulama Mesir, Yusuf Al-Qaradhawi, Bukhori menjelaskan untuk hal ini jihad dibagi ke dalam empat tingkatan yaitu jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, jihad dengan perbuatan baik yang tidak merusak (amar ma'ruf nahi munkar), dan jihad terakhir dengan mengangkat senjata.
Ia menjelaskan jihad yang pertama dilakukan dengan lisan atau dialog kepada perwakilan-perwakilan masyarakat agar menyampaikan keberatan-keberatan terhadap suatu kebijakan.
"Jika anda melihat pemerintah melakukan suatu penyimpangan. Laporkan kepada pemerintah melalui DPR," kata Bukhori.
Jihad kedua melalui tulisan, yaitu dengan cara undangan para pemangku kebijakan agar bisa hadir berdiskusi membahas keberatan-keberatan yang dirasakan.
"Undang pemangku kebijakan di dalam diskusi, supaya dibahas apa yang menjadi permasalahan," ujar dia.
Jika tidak bisa juga, lalu sampaikan dengan jihad ketiga, yaitu melalui penyampaian pendapat di muka umum (berdemonstrasi) dengan cara-cara baik sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku.
"Islam itu sangat damai, mengatur cara-cara tadi supaya orang tidak langsung saling membunuh," kata Bukhori.
Bukhori menambahkan jika Islam sangat menghargai arti sebuah nyawa, Bahkan mengutip dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32, orang yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, sama dosanya dengan membunuh semua orang. "Itu saking mahalnya harga nyawa," kata dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.
Baca SelengkapnyaPerdebatan tentang urgensi mendirikan negara Islam sudah selesai ketika pendiri bangsa sepakat dengan format Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaKemenag Surabaya akan berkoordinasi dengan Kepolisian saat di singgung apakah akan mengeluarkan larangan resmi terhadap Ustaz Syafiq berceramah di Surabaya.
Baca SelengkapnyaJamaah Islamiyah Umumkan Bubarkan Diri, Akan Patuh Pada NKRI
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaPAC GP Ansor dan Banser Gunung Anyar menolak Ustaz Riza Syafiq Hasan Basalamah karena diduga terindikasi berasal dari HTI.
Baca SelengkapnyaYaqut mempertanyakan pengurus DPP PKB mana yang memangilnya dan mendisplinkannya.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan Pansus Haji yang dibentuknya tidak ada hubungannya dengan PBNU.
Baca Selengkapnya