Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aksi Bom Bunuh Diri karena Kurangnya Kajian Jihad Sesuai Konstitusi

Aksi Bom Bunuh Diri karena Kurangnya Kajian Jihad Sesuai Konstitusi Ilustrasi

Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Bukhori Yusuf menilai radikalisme muncul karena kurangnya kajian soal jihad yang sesuai dengan konstitusi.

"Ada ruang-ruang jihad di dalam konstitusi yang tidak selalu dimaknai dengan mengangkat senjata. Dan itu ingin saya sampaikan," kata Bukhori dikutip dari Antara, Sabtu (16/11).

Bukhori menjelaskan kalau jihad mengangkat senjata dan perang itu memerlukan persetujuan pemimpin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pemerintahan.

Orang lain juga bertanya?

Ia menilai tidak benar adanya masing-masing masyarakat menafsirkan diri sebagai pemimpin, karena pemimpin yang diakui di Indonesia itu cuma satu, yaitu Presiden Republik Indonesia.

Ia mengatakan, agama Islam mengatur jika kemudian tidak suka dengan orang yang ditunjuk menjadi pemimpin, maka diadakan musyawarah. Di dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia pun demikian.

"Oleh karena itu umat Islam harus paham. Jika kemudian tidak suka dengan Presiden, ya suatu saat pilihlah orang yang disukai," ujar Bukhori.

Kemudian jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Bukhori mengatakan umat tidak mesti langsung berjihad dengan mengangkat senjata.

Empat Tingkatan Jihad

Mengutip dari pendapat ulama Mesir, Yusuf Al-Qaradhawi, Bukhori menjelaskan untuk hal ini jihad dibagi ke dalam empat tingkatan yaitu jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, jihad dengan perbuatan baik yang tidak merusak (amar ma'ruf nahi munkar), dan jihad terakhir dengan mengangkat senjata.

Ia menjelaskan jihad yang pertama dilakukan dengan lisan atau dialog kepada perwakilan-perwakilan masyarakat agar menyampaikan keberatan-keberatan terhadap suatu kebijakan.

"Jika anda melihat pemerintah melakukan suatu penyimpangan. Laporkan kepada pemerintah melalui DPR," kata Bukhori.

Jihad kedua melalui tulisan, yaitu dengan cara undangan para pemangku kebijakan agar bisa hadir berdiskusi membahas keberatan-keberatan yang dirasakan.

"Undang pemangku kebijakan di dalam diskusi, supaya dibahas apa yang menjadi permasalahan," ujar dia.

Jika tidak bisa juga, lalu sampaikan dengan jihad ketiga, yaitu melalui penyampaian pendapat di muka umum (berdemonstrasi) dengan cara-cara baik sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku.

"Islam itu sangat damai, mengatur cara-cara tadi supaya orang tidak langsung saling membunuh," kata Bukhori.

Bukhori menambahkan jika Islam sangat menghargai arti sebuah nyawa, Bahkan mengutip dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32, orang yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, sama dosanya dengan membunuh semua orang. "Itu saking mahalnya harga nyawa," kata dia.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku

Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Baca Selengkapnya
Guru Besar UMY Tegaskan Kelompok Radikal Intoleran Tak Jelas Sumber Ilmu & Gurunya
Guru Besar UMY Tegaskan Kelompok Radikal Intoleran Tak Jelas Sumber Ilmu & Gurunya

Perdebatan tentang urgensi mendirikan negara Islam sudah selesai ketika pendiri bangsa sepakat dengan format Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi

Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.

Baca Selengkapnya
Kericuhan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Kemenag Surabaya Keluarkan Edaran Larangan Pengajian Provokatif
Kericuhan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Kemenag Surabaya Keluarkan Edaran Larangan Pengajian Provokatif

Kemenag Surabaya akan berkoordinasi dengan Kepolisian saat di singgung apakah akan mengeluarkan larangan resmi terhadap Ustaz Syafiq berceramah di Surabaya.

Baca Selengkapnya
Jemaah Islamiyah Umumkan Bubarkan Diri, Janji Akan Patuh Pada NKRI
Jemaah Islamiyah Umumkan Bubarkan Diri, Janji Akan Patuh Pada NKRI

Jamaah Islamiyah Umumkan Bubarkan Diri, Akan Patuh Pada NKRI

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
Profil Syafiq Riza Basalamah, Ustaz yang Ditolak GP Ansor di Surabaya
Profil Syafiq Riza Basalamah, Ustaz yang Ditolak GP Ansor di Surabaya

PAC GP Ansor dan Banser Gunung Anyar menolak Ustaz Riza Syafiq Hasan Basalamah karena diduga terindikasi berasal dari HTI.

Baca Selengkapnya
Yaqut Tak Gentar Disiplinkan PKB: Kalau Ajak Masyarakat Memilih dengan Cerdas Dianggap Salah Ya Monggo
Yaqut Tak Gentar Disiplinkan PKB: Kalau Ajak Masyarakat Memilih dengan Cerdas Dianggap Salah Ya Monggo

Yaqut mempertanyakan pengurus DPP PKB mana yang memangilnya dan mendisplinkannya.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tegaskan Pansus Haji Bukan karena Dendam Pribadi pada Menag Yaqut: Saya Harap PBNU Belajar Konstitusi
Cak Imin Tegaskan Pansus Haji Bukan karena Dendam Pribadi pada Menag Yaqut: Saya Harap PBNU Belajar Konstitusi

Cak Imin menegaskan Pansus Haji yang dibentuknya tidak ada hubungannya dengan PBNU.

Baca Selengkapnya