Alasan Jokowi Tak Juga Terbitkan Perppu KPK Dipertanyakan

Merdeka.com - Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono mempertanyakan sopan santun Presiden Joko Widodo sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jokowi diketahui tidak pernah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dalam membahas revisi KPK tidak melibatkan partisipasi publik, Presiden mengatakan pada DPR bahwa KPK itu bagian dari eksekutif, tetapi dalam pembahasan UU menyangkut KPK Presiden malah mengirimkan dua wakil dari kementerian. Kalau sopan mestinya diajak (KPK)," ujar Agus di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (3/11).

Selanjutnya, Agus juga menganggap Jokowi tidak sopan saat UU KPK hasil revisi disahkan anggota DPR yang hadir tidak kuorum.

"Undang-undang itu disetujui tidak kuorum oleh DPR. Mereka hadir 107, titip absen 182 sehingga seolah-olah kuorum. Sopan atau tidak Presiden membiarkan ini semua?" tanya Agus.

Agus juga mempertanyakan sopan santun Jokowi dalam menghargai aksi demonstrasi yang mendesak Perppu KPK diterbitkan. Seperti diketahui dalam aksi itu lima nyawa melayang.

Terakhir, Agus menuturkan Jokowi tidak menghargai Presiden sebelumnya yang memutuskan Dewan Pengawas melalui.

"Presiden satu-satunya orang yang bisa menunjuk Dewan Pengawas tidak seperti Presiden sebelumnya yang melalui Pansel. Sebagai orang yang sopan santun patut kita pertanyakan adat sopan santun ketatanegaraan Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan untuk saat ini dia tak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11).

Menurut dia, tak elok apabila dia mengeluarkan Perppu sementara proses uji materi UU KPK di MK masih berlangsung. Jokowi menilai hal ini bagian sopan santun dalam bertata negara.

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan," jelasnya. (mdk/did)