Alumni Muda GMNI Sisir desa-desa mengawal Program PKH tidak dipolitisir

Merdeka.com - Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jawa Timur menyayangkan adanya penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pemenangan salah satu kandidat Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

"Penyalahgunaan program pemerintah dalam kontestasi Pilgub di Jawa Timur sudah tidak bisa ditolerir lagi," kata Ketua FAM GMNI Jawa Timur Rangga Bisma Aditya.

Apalagi menyusul isu pelaporan salah seorang warga di Lamongan tentang adanya oknum pendamping PKH yang melakukan kampanye terselubung dengan memberikan stiker pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

Ia menyayangkan kasus tersebut bisa terjadi. Bahkan dari tinjauan pihaknya di lapangan, ia melihat, gerakan tersebut sangatlah terstruktur, masif, dan tersistematis.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu pengentasan kemiskinan dengan membantu warga masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup lebih sejahtera. "Janganlah tujuan mulia tersebut yang tertuang dalam Nawacita, ditunggangi oleh nafsu kekuatan politik electoral semata," tambah dia.

Rangga juga mengajak agar masyarakat cerdas menanggapi, keberadaan Program PKH ini sehagai program prioritas pemerintah, tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilihan Gubernur. "Jika dipaksa memilih pasangan calon, jangan mau," ungkapnya.

Ia melihat, program PKH memang berpotensi untuk ditunggangi. Mengingat, salah satu calon merupakan mantan Menteri Sosial (Mensos) RI, yang memiliki akses mengatur siapa pelaksana program PKH hingga ke tataran desa.

"Namun kami menegaskan bahwa kontestan pilgub jatim tersebut bukanlah menteri lagi. Jadi jangan lagi atur mengatur program pemerintah, biarkan program pemerintah jalan tanpa ada unsur politisir meskipun terkesan di permukaan bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh para oknum," tegasnya.

Untuk menghindar hal serupa di daerah lainnya, lanjutnya, FAM GMNI siap melakukan penyisiran sampai ke desa-desa agar PKH tidak disalahgunakan untuk kepentingan Pilgub. Selain itu, masyarakat pun diajak untuk proaktif, bila menemukan pembagian Progran PKH dan ternyata dipolitisir untuk kepentingan Pilgub.

"Rekam saja, foto saja dengan handphone, sekali lagi jangan takut. Kami siap mengawal dan mendampingi hingga laporan tersebut ditindak oleh Panwaslu Kota/Kabupaten," pungkas dia.