Anggaran Kemhan, Polri hingga BIN Sentuh Rp29 T, Jokowi: Hati-Hati Beli Barang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-mengingatkan empat kementerian maupun lembaga negara untuk hati-hati dalam pembelian barang. Keempat institusi itu adalah Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung.
"Ini yang paling penting perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN Kejaksaan," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7).
Jokowi menyebut, keempat kementerian lembaga itu mendapatkan anggaran yang besar di APBN 2023. Belum lagi, ada biaya untuk perawatan barang.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
"Karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp29,7 (triliun), sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan di angka Rp23,5 triliun," ungkapnya.
"Kenapa saya sampaikan ini karena ini berdampak pada pemeliharaan perawatan pasti itu," ucap Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi tak ingin kementerian lembaga membeli barang yang manfaatnya tidak maksimal. Menurutnya, sebelum membeli barang harus dikaji secara detil.
"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak banyak yang akhirnya, kalau manfaat maksimal tidak apa-apa, tapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharaan naik bisa Rp21,5 triliun, ini harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat," jelas Jokowi. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca SelengkapnyaMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung berharap kendaraan yang dihibahkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh TNI
Baca SelengkapnyaMenurutnya, perjanjian kerjasama yang memiliki jangka waktu lima tahun dan setiap tahunnya akan dievaluasi.
Baca SelengkapnyaAset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnya