Anggaran listrik di DPR tembus Rp 20 miliar

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon bersama Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Parlemen. Sejumlah masalah ditemukan.

Anton mengaku kaget anggaran listrik kompleks Parlemen mencapai Rp 20 miliar. Tak hanya itu, anggaran lain yang cukup mengejutkan adalah untuk petugas kebersihan yang hampir mencapai Rp 50 miliar. Namun dia tidak menyebut besaran anggaran ini dalam satu bulan atau tahun.

"Coba bayangkan, listrik saja sampai Rp 20 miliar, listrik apaan sampai 20 miliar di sini ya enggak? Cleaning servis hampir Rp 50 miliar, apa yang di-cleaning?" kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).

Anton juga menyoroti kinerja petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Menurutnya kinerja Pamdal DPR perlu dievaluasi dan diubah.

"Pamdal-Pamdal, masa tamu yang dicurigai, satu tahun tamu enggak ada yang dicurigai," tegas Anton.

Atas temuan-temuan itu, pihak BURT akan melakukan audit terhadap kinerja dan penggunaan anggaran fasilitas DPR. Dia meminta pihak Kesetjenan DPR agar penanggungjawab yang tidak becus kerja untuk dicopot.

"Ini tanggung jawab kepala biro yang dulu. Saya minta kalau seseorang itu kalau sudah beberapa tahun agar diganti, jangan jadi raja, tidak ada raja di DPR ini. Biar Kesekjenan mengelola uang, uang itu harus transparan," ungkapnya.

Sejalan dengan Anton, Fadli menemukan sistem pengamanan di DPR lemah. Hal itu terlihat saat dia dan Anton mengetahui bahwa dari 136 CCTV di DPR, hanya 18 yang berfungsi.

"Yang agak mencengangkan itu adalah CCTV, terus terang saja tadi kita melihat control room CCTV dari 136 CCTV ternyata yang bekerja cuma 18 di control room juga mati semua," ucap Fadli.

Fadli membandingkan sistem pengamanan DPR dengan Gedung Parlemen di luar negeri. Pengamanan kawasan Parlemen luar negeri, kata Fadli, cukup ketat di mana tamu yang ingin masuk diwajibkan menunjukkan paspor.

"Saya berkali-kali walaupun dapat undangan harus pakai paspor dan sebagainya. Tapi di sini kelihatan lebih mudah dan ini membahayakan ya dari sisi keamanan," tandasnya.

Lokasi lain dijajaki. Fadli dan Anton melihat ruangan media sosial DPR dan parkiran Kompleks Parlemen. Ruangan tersebut dianggap belum tertata dengan baik. Sementara untuk parkiran, Fadli menyebut pengaturan kendaraan harus diperbaiki.

Sidak dilanjutkan dengan melihat mobil-mobil operasional yang tidak terpakai. Sejumlah mobil dinas tampak usang dipenuhi debu terparkir di belakang Kompleks Parlemen.

Fadli menyarankan agar puluhan mobil tua itu lebih baik dilelang sesuai aturan agar tidak menjadi barang rongsokan.

"Mobil-mobil operasioanl yang sudah tua-tua ada puluhan mobil yang mungkin sesuai dengan aturan berlaku harus dilelang. Ya dilelanglah supaya tidak menjadi besi tua rongsokan yang tidak perlu," tukasnya.