Anggota Dewas TVRI: Mau Ada Liga Inggris atau Enggak, Anggaran Tetap Cepat Habis

Merdeka.com - Satu dari lima anggota Dewas TVRI menyatakan dissenting opinion atas pemecatan mantan Dirut TVRI Helmy Yahya. Anggota Dewas TVRI itu Supra Wimbarti.

Supra membeberkan alasannya tidak setuju atas pemecatan Helmy. Salah satunya adalah bahwa siaran Liga Inggris adalah program andalan TVRI saat ini, yang justru sangat diidamkan televisi lain.

"Saya pribadi sebagai anggota dewas dan kalau saya bertanya direksi, (Liga Inggris) ini adalah merupakan monster program atau killer program, yang televisi lain swasta sebetulnya ingin membelinya," katanya saat RDP dengan Komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/1).

Menurutnya, keberanian Helmy Yahya membuat harga siaran Liga Inggris dapat turun dan bisa tayang di TVRI. "Itu sebetulnya ada keinginan televisi swasta lain tapi tidak berani dengan uangnya. Disitulah peran saudara Helmy Yahya bagaimana harga itu bisa sangat turun, itulah sebabnya saya mempropose mbok digali lagi oleh dewas," jelasnya.

Terkait adanya potensi gagal bayar program Liga Inggris yang dibeberkan anggota Dewas yang lain, Supra menilai hal itu bisa dijelaskan apabila rekan-rekannya mau mengeksplor penjelasan dari direksi termasuk Dirut.

"Liga Inggris ini ada misalnya ditanyakan ini mungkin akan terjadi gagal bayar, menurut direksi dan mantan dirut tidak gagal bayar, ada negosiasi tertentu yang saya tidak bisa menceritakan karena saya bukan pembela mereka, tapi itu harus dieksplor lebih lanjut oleh dewas, sebetulnya bagaimana," ucapnya.

Dia menyebut hal lain yang dipersoalkan Dewas terkait pemangkasan program berita untuk menutupi biaya Liga Inggris. Supra mengungkapkan, program berita memang selalu kurang sejak bertahun-tahun lalu.

"Misalnya anggaran berita 2018-2020 diambil untuk diserap program lain, saya berikan informasi anggaran direktur berita hanya sepersepuluh dari anggaran sama di televisi swasta," jabarnya.

"Mau ada Liga Inggris, maupun enggak ada, memang cepat habis. Memang kurang biayanya," tambah Supra.

Oleh karena itu, Supra meminta agar Dewas mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan terkait Dirut TVRI.

"Saya mengajak dewas memakai sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah sebagai dasar pembuatan keputusan. Namun sayangnya pada rapat kami terakhir ini ditolak oleh teman-teman saya," ucapnya.

"Kalau dirasa masih banyak info yang belum terlihat, menurut saya harus dikonfrontir lalu buktinya mana. Saya pribadi tidak suka bekerja dengan asumsi," tutupnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com