Bantu atasi masalah TKI ilegal, PKB bentuk satgas khusus

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk satuan tugas tenaga kerja Indonesia (Satgas TKI) guna membantu pemerintah menangani persoalan TKI terutama yang ilegal. Pengukuhan langsung dilakukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ini sekaligus wujud partainya membantu pemerintah.

Saat mengukuhkan satgas dikomandani Nihayatul Wafiroh, Cak Imin mengatakan, satgas akan fokus pada TKI ilegal. Sebab ini dinilainya belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pihak berwenang.

"Kami fokus dulu ke TKI ilegal yang berangkat lewat laut karena kerap terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa," kata Muhaimin, Selasa (28/2). Seperti diberitakan Antara.

Dia mengatakan sudah banyak korban berjatuhan di perairan Selat Malaka lantaran kapal tumpangi tenggelam. Catatan dia, sejak November 2016 hingga Januari 2017 sudah ada 104 korban tewas.

Untuk itu, Cak Imin menegaskan, Satgas TKI PKB akan mendirikan posko pada sembilan titik di Batam dan Tanjung Balai Karimun. Ini mengingat Kepulauan Riau kerap dijadikan pintu masuk pemberangkatan TKI ilegal ke Malaysia.

"Salah satu wilayah pemberangkatan yang menjadi pilihan para TKI adalah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau kecil dan tidak terdeteksi pihak keamanan laut," tegasnya.

Satgas akan bekerja sama dengan kepolisian dan imigrasi untuk mencegah pemberangkatan TKI ilegal, membantu calon TKI memperoleh informasi terkait prosedur pemberangkatan yang legal, serta membantu TKI "overstay" untuk dapat dipulangkan dengan transportasi yang aman.

Satgas juga akan mengawasi perekrutan dan pemberangkatan TKI terutama menggunakan transportasi laut. Serta melaporkan tindakan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum dalam pengiriman TKI ilegal kepada pihak berwajib.

Dirinya yakin dengan sinergi semua pihak masalah TKI ilegal, khususnya jatuhnya korban dalam pemberangkatan mereka ke negara tujuan bisa diatasi. "Satgas akan mendorong pemangku kebijakan di Kepulauan Riau untuk merumuskan kebijakan dan program strategis dalam upaya mencegah penyelundupan TKI tidak berdokumen melalui jalur resmi maupun ilegal," terangnya. (mdk/ang)