Banyuwangi Sabet Empat Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB
Merdeka.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan dari Kemenpan RB sebagai Bupati Pembina Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik. Bersamaan dengan itu, tiga unit penyelenggara layanan publik di Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan pelayanan publik.
Kemenpan RB memberikan penghargaan tersebut lantaran toBupati Anas dinilai berhasil melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan publik di daerahnya. Penghargaan tersebut diserahkan Menpan RB Tjahyo Kumolo di Jakarta, Jumat (22/11).
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa penghargaan ini wujud komitmen Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Predikat ini diberikan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 2019 yang dilakukan oleh KemenPAN-RB.
-
Siapa yang memberikan apresiasi atas kinerja Banyuwangi? Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar.
-
Siapa yang memberikan penghargaan kepada Banyuwangi? Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
-
Dimana penghargaan diberikan kepada Banyuwangi? Pada acara yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/4) itu, pemerintah pusat menganugerahkan dua penghargaan kepada Banyuwangi.
-
Apa penghargaan yang didapat Banyuwangi? 'Banyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kali ini, pada Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional. Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah, yang ini artinya juga pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa,' kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Jumat (21/6).
-
Dimana Bupati Banyuwangi memantau layanan publik? Hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Lebaran, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengecek layanan kesehatan dan Mal Pelayanan Publik, Selasa (16/4).
-
Dimana Banyuwangi mendapatkan penghargaan? Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam acara penyerahan tersebut yang digelar di Istana Wapres, Kamis (9/11).
"Kami bersyukur upaya meningkatkan pelayanan publik di Banyuwangi diapresiasi oleh Kemenpan RB. Penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB ini adalah salah satu tolok ukur pelayanan publik di Indonesia," kata Anas, Sabtu (23/11).
Sebelumnya Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tertentu kepada pemerintah daerah terpilih di lingkup Wilayah II yang mencakup 73 kabupaten/kota dan 11 provinsi, termasuk Banyuwangi. Wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa timur, Kalimantan Utara, Kalimantan barat, Kalimantan Timur, Kalimantan selatan, Kalimantan tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Berdasarkan PermenPANRB nomor 17 tahun 2017 instrumen evaluasi pelayanan publik tersebut meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.
Banyuwangi menunjuk tiga perangkat daerah sebagai objek penilaian pelayanan publik yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, RSUD Blambangan Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi.
"Dari hasil penilaian tersebut, tiga unit pelayanan publik Banyuwangi berhasil meraih penghargaan dengan kategori nilai Sangat Baik," kata Anas.
Anas mengaku, upaya peningkatan pelayanan publik di Banyuwangi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Saat ini, 189 desa se-Banyuwangi sudah teraliri fiber optic untuk menunjang pelayanan publik.
"Dalam skema Samrt Kampung, semua desa dipacu untuk meningkatkan layanannya. Di banyak desa sudah dikembangkan self service di mana warga kampung saat mengurus dokumen tidak perlu bertemu petugas. Banyuwangi yang dulu dikenal dengan citra klenik, kini menuju daerah dengan pelayanan publik berbasis digital," kata Anas.
Banyuwangi juga memiliki Mal Pelayanan Publik, pusat pelayanan terintegrasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan kabupaten. Mal ini melayani 202 pengurusan perizinan/dokumen dari berbagai instansi. Tidak hanya pengurusan yang menjadi domain pemkab, namun layanan dari kepolisian, kementerian agama, PLN, BPJS, kementerian keuangan, pengurusan paspor, hingga pengurusan dokumen TKI juga dipusatkan di Mal Pelayanan publik ini.
"Karena beragam inovasi itulah, Kementerian Dalam Negeri dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019 menempatkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat pertama dari kabupaten seluruh Indonesia," kata Anas.
Upaya perbaikan juga dilakukan dengan rutin menggelar survei kepuasan layanan publik setiap enam bulan sekali. Survei ini dilakukan untuk evaluasi kinerja pelayanan publik daerah.
Tak hanya itu, Anas juga menetapkan SOP respon pengaduan publik maksimal 4 jam. Setiap pengaduan pelayanan publik yang diterima baik lewat kanal resmi pengaduan maupun sosial media wajib ditindaklanjuti dengan SOP maksimal 4 jam sejak diterimanya aduan.
"Ini perlu dilakukan untuk menjaga sekaligus evaluasi kinerja kami. Karena bagi kami, saah satu tolok ukur kinerja pelayanan publik ada pada penilaian masyarakat yang menjadi pihak yang mendapatkan pelayanan secara langsung setiap harinya," pungkas Anas. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Bupati Banyuwangi
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Baca SelengkapnyaPemkab Bandung memborong empat penghargaan sekaligus di ajang bergengsi Public Service of The Year Jawa Barat & Banten Award 2024.
Baca SelengkapnyaPenghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi berhasil menyabet dua penghargaan, Hub Award dan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024.
Baca SelengkapnyaSAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKabupaten Banyuwangi dinilai berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas.
Baca SelengkapnyaPenghargaan tersebut diserahkan langsung Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setya Budi, kepada Sekda Mujiono.
Baca SelengkapnyaIpuk berpesan agar para ASN bisa bekerja lebih lincah dan responsif.
Baca SelengkapnyaSebuah penghargaan yang menjadi perlambang supremasi kebersihan kota dan lingkungan hidup.
Baca SelengkapnyaPenghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tepat di Hari Otonomi Daerah
Baca Selengkapnya