Beda Pelayanan Rumah Sakit Antara Peserta BPJS dengan Dana Pribadi
Merdeka.com - Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dua kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan ini sebagai upaya untuk menekan defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Salah satu Peserta BPJS di Kota Bogor, Dina mengaku, khawatir dengan adanya rencana kenaikan iuran tersebut. Dia khawatir tidak dapat berobat ke rumah sakit yang bagus.
Dia mengaku pernah memiliki pengalaman tidak mengenakkan saat memakai BPJS. Kala itu, Dina tengah mengantarkan ibunya berobat. Namun bukannya mendapatkan pelayanan malah diabaikan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan? “Upaya transformasi mutu layanan juga terus kami digaungkan. Komitmen kami adalah menghadirkan wajah baru pelayanan yang lebih mudah, cepat dan setara. Misalnya, lewat DIANI ini, kami juga menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Peserta JKN maupun masyarakat umum bisa mengakses pelayanan administrasi JKN, seperti pendaftaran peserta, mengubah lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), mengubah ada kepesertaan, meminta informasi, hingga menyampaikan pengaduan,“ kata Siruaya.
-
Apa yang dialami AN saat menuju puskesmas? AN awalnya mengeluhkan sakit perut karena hendak melahirkan, Minggu (21/1). Ia pun dibawa suaminya dari kampungnya di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, menuju puskesmas. Dalam perjalanan, sakit perut AN karena kontraksi semakin menjadi.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Siapa yang membantu Dina? Namun, dukungan dan dorongan dari keluarga, terutama suami yang juga sudah memulai usaha terlebih dahulu, membuat Dina semakin kuat dan yakin.
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
"Pernah juga saya, nganter mama berobat terus di taruh ke IGD, udah 2 jam enggak ditanganin, didiemin aja, ya saya kesel," ujarnya di salah satu rumah sakit di kawasan Bogor, Jumat (30/8).
Dalam kasus tersebut Dina merasa bahwa ia diabaikan karena menggunakan kartu BPJS. Pihak rumah sakit seakan mengulur-ulurkan waktu untuk pasien BPJS.
Dia menambahkan, rumah sakit tempat dirinya biasa berobat pengguna BPJS dibiarkan mengantre panjang dan mendapatkan waktu yang lama untuk bisa diperiksa oleh dokter.
"Saya kalau ke rumah sakit terus pakai BPJS lamanya minta ampun, susternya jutek, tapi setelah saya ganti jadi pribadi, pelayanannya jadi ramah, berubah drastis," pungkasnya.
Peristiwa yang pernah dihadapi Dina membuatnya tidak mau lagi menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Menurutnya pelayanan yang diberikan sangat tidak wajar.
Pengguna BPJS Kesehatan lainnya, Novi merasa, pelayanan rumah sakit terhadapnya normal-normal saja. Meski begitu, dia tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
"Ya saya enggak setuju, soalnya kan berat. Setiap keluarga ada 5 anggota, kan harusnya semua di bayat, jadi berat kalo sampe dinaikin 2 kali lipat gitu," ujarnya.
Dia selaku warga Bogor merasa kasihan kepada keluarga yang minin dalam perekonomian jika iuran BPJS dinaikkan dua kali lipat. Ia mengatakan, kenaikkan itu dapat menyebabkan warga menjadi sulit untuk berobat ke rumah sakit yang bagus.
"Selama berobat terapi di sini, enggak ada masalah sih, biasa aja, selalu dilayani baik sama dokter dan susternya, tapi enggak tau kalo dirumah sakit lain," kata dia.
Sudah tiga tahun Novi menggunakan BPJS untuk pengobatan terapi anaknya yang mengidap tuna wicara. Ia bercerita, selama terapi anaknya pelayanan rumah sakit tidak membeda-bedakan. Selalu dilayanin dengan baik. Ia pun tidak pernah mengantre panjang.
Dalam berita sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK berencana, menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat. Tarif baru akan diberlakukan mulai 1 September 2019. Rinciannya, kenaikan iuran tersebut yakni kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, serta kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.
Reporter Magang: Chicilia Inge
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bos BPJS Kesehatan, menyebut masih ada oknum rumah sakit yang mendiskriminasi pasien BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaBerikut curhatan WNI yang diminta ratusan juta rupiah buat operasi dan perawatan kanker di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAda momen haru saat sang pasien terpaksa mengurus hingga tanda tangan berkas persetujuan operasi sendiri.
Baca SelengkapnyaIkang Fawzi kini tengah menjadi sorotan. Hal itu lantaran videonya saat sedang berada di kantor BPJS viral.
Baca SelengkapnyaPeristiwa miris tersebut viral di media sosial, ibu yang hendak melahirkan di Jember malah ditolak bidan desa
Baca SelengkapnyaSeorang pasien wanita, R (59), meninggal dunia diduga akibat malapraktik yang dilakukan Bidan ZN di Prabumulih, Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaSeorang pria membawa istrinya berobat ke rumah sakit menggunakan gerobak. Aksinya sontak viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaViral keluarga pasien mengamuk kepada petugas kesehatan
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca SelengkapnyaZN mengaku tidak memberikan obat keras dalam jumlah banyak menggunakan suntikan ke tubuh pasiennya
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, Apdesi Jember hari ini akan melakukan aksi ke Dinas Kesehatan dan DPRD Jember untuk mencari solusi konkret.
Baca Selengkapnya