Beredar Surat Pengangkatan Sebagai Kepala BKKBN, Bupati Kulonprogo Mengaku Belum Tahu

Merdeka.com - Sebuah foto surat keputusan Presiden yang berisi pengangkatan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ramai diperbincangkan di medsos. Surat tersebut dibuat pada 30 April 2019 bernomor surat 33/TPA Tahun 2019.

Menanggapi beredarnya surat pengangkatan dirinya sebagai Kepala BKKBN, Bupati Kulonprogo, Yogyakarta, Hasto Wardoyo pun angkat bicara. Hasto menyebut dirinya belum menerima surat fisik resmi terkait pengangkatan dirinya sebagai Kepala BKKBN.

Meskipun demikian Hasto mengaku jika dirinya mengetahui beredarnya surat pengangkatan tersebut dari salah seorang Dirjen di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Saya yang jelas belum menerima surat secara fisik. Saya hanya baru dapat WA dari salah satu Dirjen di Kementerian Kesehatan. Saya belum terima surat pemberitahuan secara resmi. Saya belum bisa bicara banyak sebetulnya," ujar Hasto saat dihubungi, Jumat, (10/5).

Hasto mengungkapkan jika dirinya tak kaget dengan surat berisi pengangkatan dirinya sebagai Kepala BKKBN. Sebab beberapa bulan yang lalu dirinya sempat berkomunikasi dengan pejabat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Pernah tapi lama sekali. Mungkin enam bulan lalu, karena ada purna Kepala BKKBN. Obrolan informal, teman-teman petinggi di Kemenkes, karena saya Obgin (Spesialis Obstetri-Ginekologi). Ada teman senior Obgin di pusat. Tapi terakhir ini tidak ada yang komunikasi," papar Hasto.

Hasto mengungkapkan wacana pengangkatan sebagai Kepala BKKBN tak lepas dari karirnya di dunia kedokteran. Hasto sendiri merupakan dokter spesialis obstetri-ginekologi konsultan atau SpOG(K) yang memiliki keterkaitan dengan BKKBN.

"Ada korelasi ke situ. Tapi secara manajerial, beda antara memimpin departemen dengan pemerintah daerah. Ini barang berbeda, harus banyak belajar," tutup Hasto.