Bertemu Mahfud, Komnas HAM Sepakat Cari Solusi Bersama Soal Pelanggaran HAM Masa Lalu
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertemu Menko Polhukam Mahfud Md secara tertutup. Dalam pertemuan tersebut, sempat dibahas masalah dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
"Tadi sudah kita bicarakan. Kita enggak perlu lagi berpolemik panjang. Kita cari solusinya apa," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurut dia, nanti ke depan akan ada pertemuan lanjutan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna H. Laoly untuk duduk bersama membicarakan masalah ini. "Fokus kita satu cari solusinya," jelas Ahmad.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Apa fokus utama Kemenkumham dalam Hari HAM? Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Dalam pertemuan tersebut, dia juga menyinggung Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Selain menyarankan agar mengajak keluarga korban, juga diminta temukan formulanya.
"Harus dipilih, formulanya seperti apa," kata Ahmad.
Menurut dia, formula yang dimaksud, bukan hanya menyelesaikan kasus HAM masa lalu dengan jalur non yudisial. Tapi yudisialnya tetap dicari.
"Enggak ada (harus non yudisial). Kita enggak bicara harus ini, harus ini, enggak. Ide-ide itu dimunculkan semua," ungkap Ahmad.
"Yang yudisial juga misalnya yang harus ke peradilan seperti apa, kasus yang mana itu, nanti akan bicarakan lebih jauh," tukasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaTernyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaSuasana Tabrak Prof, acara calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD yang digelar di Provinsi Lampung, riuh
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto menemui Mahfud MD di kediaman Taman Patra, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Atgas menyampaikan, agenda tersebut merupakan silaturahmi yang telah lama direncanakan.
Baca SelengkapnyaTiga calon presiden 2024 telah menyampaikan visi-misi pada debat pertama capres 2024 pada Selasa (12/12) malam.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca SelengkapnyaMenkumham), Yasonna H. Laoly mengadakan working lunch dengan Jochum Wilderman, Direktur International Department Reclassering Nederland.
Baca SelengkapnyaMahfud sesumbar bahwa penuntasan kasus HAM di bawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Baca SelengkapnyaPigai pun ditanya komitmennya untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua.
Baca Selengkapnya