BKKBN Gembira Ada Wacana Sertifikasi Pernikahan

Merdeka.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyambut baik wacana perlunya sertifikasi pernikahan. Alasannya agar calon suami dan istri mendapat banyak pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan. Mulai dari hubungan suami istri hingga membangun rumah tangga yang harmonis.

"Saya mendengar ada sertifikasi ini saya gembira karena bagi kami BKKBN itu merencanakan warga berencana ada juga generasi berencana, itu rencana membuat keluarga. Kalau kami lihat kami acuan, secara biologis kami punya kewajiban, Pak Presiden meminta supaya kita mencetak generasi yang unggul untuk Indonesia maju sehingga keluarganya menjadi wadah penting," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'perlukah sertifikasi pernikahan' di gedung serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Dia berkaca pada kondisi saat ini. Terlebih banyak ditemui pernikahan dini. Di mana banyak pasangan yang menikah dini, belum matang secara pemahaman untuk membangun hubungan rumah tangga dan hubungan suami istri untuk masa depan anak.

"Selama ini banyak pasangan yang sudah menikah tidak mengerti proses reproduksi. Penting kalau kita ingin menghasilkan generasi unggul," katanya.

Menurutnya, banyak pasangan yang menikah usia dini tidak mengerti risiko kehamilan. Sebab, mereka tak mengerti adanya risiko saat menikah dini.

"Mereka tidak mengerti resiko pernikahan dini, sebetulnya ini hak mereka untuk ngerti. Jadi contoh mereka nikah di bawah usia 19 tahun, sedangkan nikah di bawah usia 19 tahun perempuan hubungan seks saat mulut rahim belum matang itu akan terjadi kanker mulut rahim tapi perempuan ini tidak mengerti," katanya.

Ide Awal

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sertifikat nikah bukan hal yang baru.

"Itu bukan hal baru. Kemenag sudah melaksanakan namanya Kursus Calon Pengantin," ucap Muhadjir, Jumat (15/11).

Dia menuturkan, yang membedakan, kali ini cakupan fungsi dan materinya diperluas. Serta melibatkan kementerian dan lembaga lainnya.

"Cakupan fungsi dan materinya yang akan diperluas dengan melibatkan kementerian kesehatan, PPPA, Menkop, Kemenpora, dan terutama BKKBN," ungkap Muhadjir.

Dia menegaskan, sertifikat nikah ini untuk pembekalan calon pasangan muda. "Agar betul-betul siap mengarungi hidup rumah tangga," tegas Muhadjir.

Muhadjir menindaklanjuti kewajiban kepemilikan sertifikat nikah untuk pasangan yang hendak menikah. Hal itu terkait edukasi kesehatan kepada pengantin baru setelah baru menikah.

"Setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga, terutama dalam kaitannya dengan reproduksi. Karena mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini," kata Muhadjir di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.