Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bulan Depan, MUI Putuskan Fatwa Haram PUBG

Bulan Depan, MUI Putuskan Fatwa Haram PUBG PUBG Mobile. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji fatwa haram game Player Unknown's Battlegrounds (PUBG). Wakil Sekjen MUI Pusat, Amirsyah Tambunan mengatakan finalisasi fatwa haram PUBG akan dilakukan paling lama bulan depan.

"Ya tidak terlalu lama. Paling lama 1 bulan. Bahkan lebih cepat lebih baik supaya orang tidak bingung, tidak ada keraguan justru harus ada kepastian," kata Amirsyah usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (25/3).

Amirsyah menyebut pihaknya masih terus meminta masukan pelbagai pihak sebelum memutuskan fatwa PUBG. Kajian-kajian yang masuk ke MUI akan dipertimbangkan dengan baik.

"Apakah nanti fatwanya segera akan diterbitkan tergantung pada kajian akademik dan masukan dari bebagai pihak. Aspek kesehatan, psikologi, semua pihak kita mintai masukkan," ucapnya.

Amirsyah mengatakan, MUI mendukung game yang mengedukasi generasi muda. Misalnya game yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan matematika.

"Tapi kalau yang kekerasan, pornografi, horor, jelas merusak pikiran-pikiran dari generasi muda kita. Bahkan tertanam sikap radikal teroris dalam diri mereka itu. Maka harus ditolak," tegas dia.

"Intinya game yang menghabiskan waktu membuat pikiran orang yang nonton keracunan, ketergantungan, dan melalaikan tugas-tugas pelajar sesungguhnya lebih banyak mudarat," katanya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Baca Selengkapnya
Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta
Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan persiapan tim perencana muktamar PKB di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK

Bawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Muhammadiyah Soal Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang
Ini Kata Muhammadiyah Soal Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang

Mu'ti menyebut ada persyaratan jika ormas keagamaan akan mengelola tambang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahli Prabowo-Gibran Bikin Hakim MK Minta Setop, Bawa Mazhab hingga Singgung Mahfud
VIDEO: Ahli Prabowo-Gibran Bikin Hakim MK Minta Setop, Bawa Mazhab hingga Singgung Mahfud

Sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 4 April 2024

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Video MK Putuskan Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Gibran
CEK FAKTA: Hoaks Video MK Putuskan Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Gibran

MK diklaim telah memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 dengan melakukan Pemilu ulang

Baca Selengkapnya
Din Syamsuddin: Keputusan MK Bukan Kiamat
Din Syamsuddin: Keputusan MK Bukan Kiamat

Dalam orasinya, Din menyoroti sejumlah gugatan yang diajukan AMIN dianggap tidak beralasan oleh hakim MK.

Baca Selengkapnya
Sikap Politik PKB di Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditentukan Dalam Muktamar
Sikap Politik PKB di Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditentukan Dalam Muktamar

PKB menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres ke MK: Kenegarawanan Hakim Diuji
Cak Imin Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres ke MK: Kenegarawanan Hakim Diuji

"Ngerti lah kita ini proses yang begitu rumit, kenegarawanan para hakim ini diuji," kata Cak Imin.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Bawaslu soal Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Ini Kata Bawaslu soal Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Lolly mengaku belum ada komunikasi dari KPU ke Bawaslu terkait rencana perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Baca Selengkapnya