Cak Nanto Ingin Pemuda Muhammadiyah Netral di Pilpres 2019
Merdeka.com - Calon Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menegaskan, jika terpilih akan membawa organisasi tetap berjarak dengan politik praktis. Termasuk di Pilpres 2019, yang dianggap lebih baik bagi Pemuda Muhammadiyah untuk netral.
Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu maju sebagai calon ketum PP Muhammadiyah di Muktamar ke-XVII.
Cak Nanto menjelaskan, sesungguhnya Muhammadiyah jauh sebelumnya telah menetapkan tidak adanya larangan bagi para kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah memberi kebebasan untuk berpolitik. Namun, itu dalam kapasitas personality bukan secara institusi.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Apa yang dipilih di pemilu 2019? Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia. Dalam pertarungan presiden, terdapat dua pasangan calon utama, yaitu Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
-
Siapa calon Menkeu Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
"Kalau secara pribadi, Muhammadiyah membebaskan keputusannya untuk berpolitik, tapi secara organisasi, maka (secara) khittohnya sudah tidak dilarang," kata Cak Nanto, Rabu (28/11).
Dia menegaskan, jika terpilih, dirinya tak akan sedikit pun membawa roda organisasi Pemuda Muhammadiyah untuk terjebak dalam dukung-mendukung di perhelatan Pemilu 2019 mendatang.
"Oleh sebab itu, saya ini orang independen. Selama ini bekerja di dunia kepemiluan. Saya sudah 10 tahun. (Dan sekarang) sebagai Kornas JPPR," tuturnya.
"Dan saya tidak mau mengorbankan proses yang panjang ini dengan suatu gerakan dukung mendukung," tegas Cak Nanto.
Meski netral, lanjut Ia, Kepengurusan Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu mendiasporakan potensi-potensi yang dimiliki setiap kader sesuai kompetensi dan peluang yang ada, baik di dunia politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sektor lainnya.
"Tapi bisa pastikan gerakan individu kader akan kami tempatkan sesuai keinginan dan porsinya dan menggerakkan bagaimana kader-kader Muhammadiyah ini untuk menjadi bagian sumbangsih kenegaraan," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaHal tersebut merespons adanya dugaan mobilisasi di tubuh PBNU yang mengarahkan dukungan ke pasangan Capres Cawapres tertentu.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKhofifah menyebut Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang hanya berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.
Baca SelengkapnyaNorma NU sebagai organisasi dan lembaga pun tegas tidak mengizinkan sikap memberikan dukungan
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaArahan tersebut sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono agar Agus menjaga dan menjunjung tinggi netralitas prajurit jelang tahun politik .
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaRakyat ingin perubahan yang lebih baik. Untuk itu penting netralitas ASN di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya"TNI harus netral dulu. Baru nanti melangkah yang lainnya akan lebih mudah," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya