Daftar 6 Kepala Daerah yang akan Maju Saat Dilantik Prabowo di Istana
Keenam perwakilan ini secara simbolis akan menandatangani berita acara pelantikan.

Presiden Prabowo Subianto akan mengambil sumpah jabatan 961 kepala daerah periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2). Ada enam kepala daerah yang maju ke depan untuk dilantik secara simbolis oleh Prabowo.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyampaikan, 6 kepala daerah itu mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Sementara itu, kepala daerah lain berbaris di belakang.
Keenam perwakilan ini secara simbolis akan menandatangani berita acara pelantikan. Mereka juga akan disematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah.
Para kepapa daerah yang mewakili yakni, Gubernur Lampung Rahmat Mizani (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu) dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Protestan).
961 Kepala Daerah Dilantik
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan melantik para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2). Total ada 961 kepala daerah yang akan dilantik mulai dari, gubernur dan wakil gubernur, bupati hingga wali kota.
"Upacara Pelantikan tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam siaran persnya, Kamis (20/2).
Adapun 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan akan dilantik Prabowo dalam satu rangkaian prosesi.
Usai pelantikan, Prabowo akan dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah. Sebelum dilantik, para kepala daerah terlebih dahulu melakukan kirab dari Monumen Nasional (Monas) ke Istana Merdeka Jakarta.
"Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia," jelas Yusuf.