Datangi DPRD, Ratusan Demonstran di Makassar Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Merdeka.com - Ratusan demonstran yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi di bawah fly over, persimpangan Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (5/9). Mereka menolak keputusan pemerintah yang menaikkan tarif iuran bulanan BPJS Kesehatan. Menurut mereka, kenaikan iuran BPJS tidak tepat.

Para demonstran kompak mengenakan pakaian serba merah menyala. Setelah orasi sejenak sembari pembagian selebaran berisi tuntutan, mereka bergeser ke DPRD Sulsel.

Wahida Baharuddin Upa, salah seorang orator mengatakan, layanan kesehatan adalah hak dasar rakyat dan itu dilindungi oleh UU, sehingga jika satu layanan kesehatan akan dikomersilkan maka melanggar konstitusi.

"Pemerintah telah melakukan upaya penyertaan modal membantu BPJS. Dan tidak main-main karena hingga tahun 2018, bantuan yang disertakan pemerintah sebanyak Rp 10,82 triliun. Dana sebesar ini, kalau digunakan membangun unit usaha bagi masyarakat miskin, saya yakin akan jauh lebih bermanfaat bagi rakyat," seru Wahida yang juga ketua umum SRMI.

Menurutnya kenaikan iuran BPJS adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Hal tersebut akan menjadi beban baru bagi rakyat. Di saat bersamaan, beban rakyat saat ini tidak hanya persoalan kesehatan namun juga pendidikan, mahalnya harga sembako termasuk beban kenaikan tarif listrik.

Wawan Mattaliu, anggota DPRD Sulsel yang menerima aspirasi pengunjuk rasa mengatakan, pemerintah seharusnya tidak gegabah menaikkan iuran karena layanan BPJS ini efeknya bukan di elite namun masyarakat luas.

"Efek lainnya juga akan menciptakan beban ekonomi baru bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga ke APBD. Misalnya, kita yang telah sepakat 60 persen dikelola Pemprov dan kota, itu pasti akan jadi beban baru sementara soal klasik belum dituntaskan oleh BPJS seperti administrasinya yang rancu, evaluasinya tidak bergerak. Ini dulu yang harus dituntaskan," beber Wawan.