Follow
Dekannya dipolisikan, mahasiswa UHN demo Polrestabes Medan
Merdeka.com - Seratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (UHN) berunjuk rasa di Mapolrestabes Medan, Senin (24/10) sekitar pukul 17.30 WIB. Mereka protes karena dekannya, Martin Simangunsong, dilaporkan ke Satuan Reskrim Polrestabes Medan.
Mahasiswa berunjuk rasa persis di depan pagar gerbang masuk Poltestabes Medan. Sebelum berdemo di sana, mereka melakukan long march dari kampusnya di Jalan Sutomo Medan.
Dalam orasinya, pendemo menyatakan Dekan Fakultas Hukum UHN, Martin Simangunsong, merupakan korban kriminalisasi.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa yang meminta polisi untuk tidak mengintimidasi? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengimbau agar kepolisian tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada seluruh pihak menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024.
-
Apa yang diminta seorang polisi kepada Prabowo? Anggota Polisi tersebut ternyata hanya minta waktu untuk berfoto bersama sang Menhan.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
"Kami meminta agar Polrestabes Medan menghentikan kriminalisai terhadap Pak Martin Simangunsong," kata seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.
Kabag Sumda Polrestabes Medan, Kompol Sony W Siregar mengaku memang telah melaporkan Martin, ke Satreskrim Polrestabes Medan. Dia membuat pengaduan karena telah dimaki-maki sang dekan saat terjadi keributan antara mahasiswa Fakultas Hukum dengan Fakultas Teknik UHN, Juni lalu.
"Kami meminta agar kasus ini dihentikan, dan Kapolrestabes Medan agar menindak Kompol Sonny Siregar," teriak mahasiswa.
Siregar melaporkan Martin karena merasa dilecehkan dengan kata-kata. "Dekan tersebut sempat menghardik dan memaki-maki saya," kata Siregar.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Buntut dari tindakan berlebihan petugas kepolisian saat unjuk rasa di DPRD Tasikmalaya Kota, mahasiswa menuntut agar Danyon Brimob berinisial IY Dicopot.
Baca Selengkapnya
Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) menggelar mimbar rakyat di kampus Universitas Yuppentek Indonesia, Tangerang, Banten, Kamis (21/12/2023).
Baca Selengkapnya
Demonstrasi terkait RUU Pilkada di Semarang berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa harus dirawat di rumah sakit dan puluhan lainnya ditahan polisi
Baca Selengkapnya
Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca Selengkapnya
Menurut Dedi kedatangan mereka ke Polrestabes Medan telah sesuai prosedur.
Baca Selengkapnya
Aksi Mayor Dedi Hasibuan meminta penangguhan penahanan tersangka jadi sorotan setelah dia membawa puluhan prajurit TNI ke Mapolrestabes Medan.
Baca Selengkapnya
Mahasiswa berangka pukul 11.30 menggunakan 10 kopaja dan 20 angkot. Mereka juga membawa sejumlah spanduk dan poster.
Baca Selengkapnya
Kecewa dengan Pelanggaran Demokrasi dan Etika, Mahasiswa UNS Keluarkan Maklumat Supersemar
Baca Selengkapnya
Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca Selengkapnya
Mereka meneriakkan yel-yel meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur dari jabatannya dan segera pulang ke kampung halaman Solo.
Baca Selengkapnya
Kabarhakam memastikan apa yang dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Baca Selengkapnya
Ratusan mahasiswa ini menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya