Demo Ricuh Pemuda Pancasila, Polisi Ingatkan Tak Boleh Ada Ormas di Atas Hukum
Merdeka.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memperingatkan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) manapun untuk patuh terhadap hukum dan undang-undang berlaku.
Pernyataan itu diserukan setelah unjuk rasa Ormas Pemuda Pancasila (PP) berujung ricuh di depan Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/11) sore.
"Tidak boleh ada organisasi manapun yang menempatkan dirinya di atas hukum," tegas Zulpan di Polda Metro Jaya.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Apa yang dilakukan suporter PPSM saat kerusuhan? Aksi itu membuat seluruh suporter PPSM terpancing dan ikut masuk ke lapangan.
-
Apa yang dilakukan Ketua Pemuda Pancasila? 'Mas Wisnu secara tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila, itu memang bukan.' 'Saya sangat menyayangkan dan ini menjadi bahan evaluasi kita bersama,' kata Ali Imron
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Apa yang terjadi pada kerusuhan ini? Dalam peristiwa tersebut, 47 orang Yahudi dan satu orang Prancis terbunuh, banyak yang terluka, dan harta benda dirusak.
-
Siapa yang terlibat keributan? 'Minggu (7/7), terjadi perselisihan antara saudara MK dan DN di salah satu acara hajatan di wilayah hukum Polsek Majalaya,' demikian dikutip dari keterangan video.
Zulpan mengungkapkan rasa keprihatinan terhadap sejumlah anggota Ormas PP yang berperilaku brutal.
Menurutnya, tindakan mereka seolah-olah menempatkan di atas hukum bahkan melawan aparat penegak hukum yang sedang mengamankan jalannya unjuk rasa.
"Kami sangat menyayangkan dan prihatin atas kegiatan hari ini. Ini perlu jadi catatan kita ormas PP dalam kegiatan hari ini," terang dia.
Zulpan mengatakan, Polda Metro pada prinsipnya menjunjung supremasi hukum. Aparat keamanan pun siap mengamankan siapapun yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, jika unjuk rasa berujung anarkis maka akan ditindak.
"Ini yang akan kita lakukan penindakan," ucap dia.
Zulpan menerangkan, demo ormas PP telah mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya menerbitkan izin keramaian kepada koordinator aksi. Karena itu, aparat keamanan menurunkan anggota untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
"Itu ada laporan kegiatan hari ini kepada mereka jadi kita lakukan pengamanan tapi bukan untuk kegiatan anarkis," kata dia.
Dalam kejadian ini, polisi menangkap 21 orang yang ikut menganiayaKabagops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Karosekali. 15 Orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam.
Reporter: Ady Anugrahadi/Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda NTT menyayangkan perbuatan oknum ormas tersebut terhadap mahasiswa.
Baca SelengkapnyaAksi persekusi dan penganiayaan terhadap mahasiswa Papua yang berunjuk rasa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaDua hari terakhir, OPM membakar SDN dan puskesmas. Tak hanya itu, mereka juga mengancam guru dan tenaga medis.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, aparat kepolisian kembali bersikap brutal kepada para pengunjuk rasa
Baca SelengkapnyaDi sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaAksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat orator dari atas mobil komando mendesak agar barrier dibuka sehingga massa bisa menyampaikan aspirasi di depan Istana Merdeka.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca SelengkapnyaMantan aktivis 98 itu mengaku akan mengadvokasi para demonstran yang ditangkap polisi.
Baca Selengkapnya