Dewan Pers Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di 34 Provinsi
Merdeka.com - Dewan Pers kembali melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan memfasilitasi uji kompetensi. Kegiatan tersebut akan berlangsung di 34 provinsi seluruh Indonesia.
Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Jamalul Insan menyampaikan, pada Februari hingga Maret 2021 lalu Dewan Pers bersama 18 lembaga uji kompetensi yang berasal dari organisasi profesi dan perguruan tinggi, telah melaksanakan UKW di 18 provinsi. Hasilnya, 896 peserta dinyatakan kompeten.
"Semakin bertambahnya jurnalis yang kompeten kita semakin optimistis berita dan informasi yang disampaikan ke masyarakat kian dapat dipertanggungjawabkan," tutur Insan dalam keterangannya, Rabu (21/4).
Wakil Ketua Dewan Pers, Henry Ch Bangun menambahkan, tugas dan tanggung jawab jurnalis yang sudah dinyatakan kompeten akan semakin berat. Wartawan profesional harus menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Tahun lalu, acara pelatihan dan uji kompetensi wartawan rencananya berlangsung di 20 provinsi dengan target 480 peserta. Namun hanya dilakukan di satu provinsi yakni di Sumatra Barat dengan jumlah peserta 24 peserta lantaran pandemi Covid-19.
"Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta," kata Henry.
Kegiatan sertifikasi wartawan juga sudah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR pada awal Februari 2021. Sesuai aturan Dewan Pers, tujuan sertifikasi wartawan antara lain meningkatkan kualitas dan profesionalitas, bagian dari sistem evaluasi kinerja oleh perusahaan, hingga bagian dari upaya menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
Uji kompetensi wartawan juga bertujuan menjaga harkat dan martabat sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.
"Produk jurnalistik adalah karya intelektual, proses menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP), Kunjung Maseta sendiri membantah pihaknya akan melarang Dewan Pers melaksanakan uji kompetensi wartawan.
"Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," jelas Kunjung.
Lebih lanjut, wartawan yang sudah mengikuti sertifikasi akan memiliki kartu kompetensi. Hal itu akan menjadi bukti bahwa mereka yang bekerja sudah memenuhi standar dan memegang teguh kode etik jurnalistik.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
5 Instansi Ini Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, Cek Daftarnya di Sini
Mengingat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) telah selesai pada 22 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaApresiasi Perolehan Nilai Kompetensi Tertinggi, Kadiv Humas Beri Beasiswa 6 Bintara
Nantinya e-Learning Humas Presisi akan dikembangkan dengan melibatkan pihak eksternal yang kompeten di bidangnya seperti PWI, Dewan Pers serta akademisi
Baca SelengkapnyaTernyata, 121.626 PNS Sudah Ikuti Uji Kompetensi untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara
Adapun uji kompetensi terhadap para PNS itu menurutnya sudah dilakukan sejak tahun 2022.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaRekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2024 Gratis, Laporkan ke Nomor Ini Jika Ada Pungli
Proses rekrutmen telah dibuka secara online sejak 18 Desember 2023 lalu dan berakhir pada 31 Desember 2023 melalui website https://daftarin.kemkes.go.id.
Baca SelengkapnyaKPU Selesaikan Rekapitulasi Pemilu 2024 di 32 Provinsi, Ini Hasilnya
Dengan demikian rekapitulasi nasional hanya tinggal menyisakan enam provinsi.
Baca SelengkapnyaKPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini
KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaSosok Pemuda di Kalideres Tersangka Penjual Sertifikat Habib Palsu Dikenal Tertutup
Tersangka dikenal tetangga sebagai mahasiswa di salah satu kampus Jakarta.
Baca Selengkapnya