Di Kantor Ombudsman, Pimpinan KPK Jelaskan Alasan Penolakan Sidak Rutan

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjawab Ombudsman RI yang tidak bisa melakukan inspeksi mendadak ke Rutan KPK. Hal itu disampaikan dalam forum penyampaian temuan Ombudsman RI saat sidak pelayanan publik pada libur Hari Raya Lebaran.

Alex menjelaskan, masalah tersebut terjadi karena kurang komunikasi. Pengawal yang berjaga ketika itu tidak bisa mengambil keputusan karena harus ada perintah dari pimpinan KPK.

"Sebetulnya sudah izinkan bahwa KPK siap setiap saat untuk dilakukan pemeriksaan. Cuma teman-teman ketahui di KPK pengambilan keputusan kolegial kolektif ada lima pimpinan setidaknya ada izin tiga pimpinan," jelas Alex di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Namun, Alex menyebut, untuk memberikan keputusan lima pimpinan harus sepakat. Ketika itu, yang menjawab hanya dirinya. Pimpinan KPK lainnya telat merespons.

"Saya sudah memberikan tapi masih kurang dan tentu pada saat itu hari libur juga, pimpinan lain responsnya terlambat," ujarnya.

Alex mengatakan, bakal membenahi sistem komunikasi tersebut. Begitu juga dengan pengambilan keputusan pengawal di Rutan KPK. Kata dia, SOP petugas bakal dibenahi. "Komunikasi itu nanti yang akan kita perbaiki," ucapnya.

Ombudsman RI mengundang lembaga terkait yang terkena inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka memantau pelayanan publik pada libur Hari Raya Idul Fitri 2019. Ombudsman diwakili anggota Adrianus Meliala menyerahkan temuan dari hasil sidak itu Selasa (18/6).

Ombudsman mengundang pihak-pihak terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan PT Pertamina.