Di Partai Demokrat, KPK bicarakan pola rekrutmen kader yang ideal

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyarankan partai politik soal pola rekrutmen kader yang ideal. Basaria mengatakan partai politik harus menerapkan sejumlah persyaratan bagi calon kader mereka di antaranya, latar belakang yang jelas dan berintegritas.

Namun, demi menyaring kader yang berintegritas, partai disarankan tidak menampung semua calon menjadi anggota. Setelah itu, kata Basaria, partai juga harus menyusun pola kaderisasi yang berkelanjutan.

"Yang paling utama dalam praktik sehari-hari tidak menampung semua jadi anggota," kata Basaria usai diskusi bertajuk 'Sistem Integritas Partai Politik' di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Basaria juga menyampaikan poin lain yang dibahas saat berdiskusi bersama petinggi Partai Demokrat, yakni mengenai masalah etik partai politik. Setiap partai disarankan memiliki standar dan struktur khusus yang menangani masalah etik.

"Kemudian yang paling utama adalah masalah etik. Kode etik ini tidak akan sama di semua partai. Tapi paling tidak tidak standar itu harus ada kebersamaan yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," terangnya.

Topik berikutnya mengenai pendanaan partai. Hal ini menyusul disetujuinya usulan kenaikan dana bantuan partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Dia mengakui, rekomendasi agar dana bantuan parpol berasal dari KPK. Awalnya KPK mengusulkan dana bantuan naik menjadi Rp 10 ribu namun pemerintah hanya menyetujui Rp 1.000.

"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak sudah ada upaya yang kita lakukan," tambahnya. (mdk/ded)