Diintai 3 Hari, Notaris Buron Korupsi Pajak Rp 1,8 Miliar Diringkus Kejari Surabaya

Merdeka.com - Divonis bersalah lantaran melakukan korupsi pajak penghasilan (PPh) senilai Rp1,8 miliar, pada 2015 lalu, Johanes Limardi Soenarjo pun pilih melarikan diri. Alhasil, meski sempat dinyatakan buron, ia akhirnya diringkus oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, setelah diintai selama 3 hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Anton Delianto, mengatakan, penangkapan terhadap terpidana tersebut berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print - 11/M.5.10/Fu.1/11/2020 tanggal 23 Februari 2021 (P-48).

"Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 338/Pidsus/2019 tanggal 15 April 2019," kata Anton, Rabu (24/02).

Dalam amar putusan putusan majelis hakim MA itu disebutkan, mengabulkan kasasi dari penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor : 278/Pidsus/TPK/2016/PN. Surabaya.

Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar dia.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan, terpidana Johanes pun langsung dikirim ke Lapas Porong Sidoarjo dengan menggunakan mobil tahanan.

"Kondisinya sehat. Yang bersangkutan langsung dikirim ke Lapas," pungkasnya.

Diketahui, Johanes Limardi Soenarjo pada tahun 2015 disebut telah menggelapkan pajak PPH atas penjualan tanah sebesar lebih kurang Rp 1,8 miliar dengan cara memalsukan Surat Setoran Pajak (SSP) yang seolah-olah pajak PPh penjualan tanah tersebut telah disetorkan ke kas negara.