DPR dukung pemerintah jalankan program redistribusi aset

Merdeka.com - Pimpinan DPR, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), baru saja menggelar rapat konsultasi membahas program redistribusi aset dan reforma agraria. Dari unsur pemerintah, hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi penjelasan dan jawaban pemerintah terkait rencana redistribusi aset dan reforma agraria. DPR meminta pemerintah menjalankan program tersebut dengan hati-hati dan cermat sesuai koridor hukum agar tidak terjadi pelanggaran.

"Namun dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dilandasi payung hukum yang kuat sehingga tidak terjadi penyimpangan di masa yang akan datang," kata Novanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Pihaknya juga mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain koordinasi, Novanto mengimbau pemerintah melakukan sosialisasi intensif agar program itu tepat sasaran dan sesuai target.

"DPR RI mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta melakukan sosialisasi program tersebut agar dipahami dan mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga produk tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses," imbuhnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, lembaga dewan akan membentuk tim pengawas redistribusi aset dan reforma agraria. Tim ini akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR. Tugas dari timwas yakni akan mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah dalam menjalankan program tersebut.

"Untuk mengawasi program tersebut DPR RI akan membentuk tim pengawas DPR RI tentang program redistribusi aset dan reforma agraria untuk menjamin program tersebut dapat diimplementasikan tepat waktu tepat sasaran dan tepat guna. Dan ini Timwas yang dibentuk akan dipimpin oleh pimpinan DPR bersama mewakili dari fraksi-fraksi," tandasnya.

Di lokasi sama, Sofyan menyebut masukan dan catatan kritis dari DPR akan dijadikan pegangan dalam menjalankan program tersebut. "Segala catatan kritis yg diberikan pimpinan DPR pimpinan fraksi dan pimpinan komisi menjadi bagian penting oleh Pemerintah dalam melaksanakan program redistribusi aset dan reforma agraria hingga program ini bisa mencapai sasaran tepat guna dan tepat sasaran seperti yang disampaikan bapak ketua DPR tadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan segera menindaklanjuti redistribusi aset dan Reforma Agraria guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Jokowi mengatakan, ‎rencana tersebut dibahas saat acara pertemuan dengan pimpinan seluruh lembaga negara seperti DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

"Kami akan mulai bagikan konsesi kepada rakyat, adat, koperasi, pondok pesantren, serta mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memilikinya," kata Jokowi. (mdk/ang)