DPR yakin 36 e-KTP dari Kamboja bukan untuk kecurangan Pilkada
Merdeka.com - Ketua Komisi II Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali memastikan 36 buah E-KTP dari Kamboja bukan untuk dimanfaatkan untuk kecurangan di Pilkada Serentak 2017. Amali meyakini e-KTP diimpor ke Indonesia tidak mencapai ratusan ribu.
"Itu sekali lagi saya katakan, tidak sperti apa yang diisukan awalnya ratusan ribu. Dengan kondisi 36 lembar kita bisa pastikan itu bukan urusan pilkada atau kecurangan," kata Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).
Dugaan kuat E-KTP dari Kamboja akan digunakan untuk kejahatan ekonomi. Sebab, dalam paket tersebut ditemukan juga 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berasal dari Kamboja.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
"Tapi karena di situ NPWP, ATM buku tabungan, maka kemungkinan dugaan kami, itu untuk kejahatan ekonomi jadi enggak ada kegiatan dengan pilkada. Kalau ada NPWP, ATM, itu biar lah yang terkaitnya yang menyelidiki," terangnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menduga kiriman paket 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dari Kamboja untuk kejahatan cyber. Tak menutup kemungkinan juga bakal dipakai untuk kejahatan perbankan atau pencucian uang.
"Untuk memastikannya perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Heru dalam keterangannya, Kamis kemarin.
Saat ini, lanjut Heru, Bea Cukai sedang melakukan pendalaman bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil. "Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut," ucapnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya hingga kini belum menerima limpahan kasus tersebut. "Kita belum ada limpahan dari Bea Cukai, saya masih belum tahu berapa banyak (KTP yang disita)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya. "Nanti kita akan koordinasi dulu dengan pihak Bea Cukai Bandara," sambungnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPU membantah sengaja meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk menghindari Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta bisa mengurangi dukungan yang diduga mencatut KTP warga Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta memastikan bakal menjalani proses dan tahapan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaPDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaNIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKPU RI terus berupaya agar Pilkada serentak 2024 tidak ada yang melawan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca Selengkapnya