DPRD Soroti Anggaran Penyewaan Bandwidth Internet Rp21 Miliar Diskominfo Tangsel

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan, meminta penundaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Tangerang Selatan tahun 2020.

Saat ini, APBD Kota Tangerang Selatan, tahun 2020 masih dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran dan dijadwalkan. APBD kota Tangsel baru akan ditetapkan pada Jumat (22/11) besok.

Ketua Fraksi PSI Kota Tangsel, Ferdiansyah menegaskan permintaan penundaan penetapan ini, berkaitan dengan tidak transparannya para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap mata anggaran yang diusulkan. Bahkan lanjut Ferdi, salah satu OPD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, tak hadir dalam rapat pembahasan bersama DPRD Tangsel.

"Diskominfo tidak hadir, ada yang perlu kita pertanyakan, contohnya pembelian sewa bandwidth internet total Rp21 miliar, yang disebutkan untuk seluruh OPD di Tangsel," ucap dia.

Ditegaskan dia, usulan anggaran Rp21 miliar itu, mesti dijelaskan secara lebih detail dan transparan. Agar, penggunaan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat bisa benar-benar terkontrol.

"Sebagaimana fungsi legislasi, kami minta transparansi dari usulan anggaran yang disampaikan OPD. Maka kami minta minta ditunda atau pembahasannya diperpanjang, kemudian fraksi psi Tangsel meminta pengesahan paripurna diundur. Prinsipnya adalah bahwa penganggaran setiap rupiah uang rakyat harus dibahas tuntas," ucap Ferdiansyah.

Ferdiansyah mengakui, penambahan waktu pembahasan dan penundaan penetapan ini, karena Fraksi PSI Tangsel baru menerima draft RKA (rencana kerja anggaran) dua hari menjelang pembahasan.

"Kami minta tambahan waktu, untuk menelisik secara detail. Waktu itu Sabtu (16/11) maka tidak efektif dalam waktu sesingkat itu kami menelisik anggaran-anggaran yang disampaikan," ucap dia.