Dukung Jokowi Jaga Kedaulatan Energi, Anggota DPR Ajak Negara ASEAN Bersatu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil langkah strategis mengajukan gugatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel di WTO. Sikap Jokowi tersebut mendapatkan dukungan dari anggota Komisi I DPR Dave Laksono.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, Uni Eropa tidak punya hak untuk mendikte negara manapun di ASEAN termasuk Indonesia.

"Pertama begini tidak ada satu negara manapun yang boleh ataupun yang bisa mendikte negara lain yang berkedaulatan penuh. Apalagi negara-negara ASEAN," kata Dave dalam keterangannya, Rabu (21/12).

Menurut Dave, negara-negara keanggotaan ASEAN memiliki solidaritas sangat kuat dan mengakar hingga ke masyarakat. Bahkan, negara-negara ASEAN harus saling menguatkan satu dengan lain di saat Uni Eropa mencoba melakukan intervensi.

"ASEAN itu kan ada kayak solidarity-nya, persatuan, kebersamaan negara-negara yang berdasarkan background sama walaupun bahasanya beda, tetapi kan secara rumpun persaudaraan kita itu serupa. Dan ASEAN ini kan fungsinya untuk saling menguatkan bukan untuk saling menekan ataupun juga mengancam," ujarnya.

Dengan persatuan itu, politisi Partai Golkar itu menyarankan negara-negara ASEAN bersatu untuk melawan Uni Eropa terkait kedaulatan energi.

"Nah di saat kita merasa ditekan oleh negara asing, ya kita harus bersatu melawan, bahwa kita harus berpikir tentang kepentingan kita. Jangan mau kita didikte oleh negara asing, disuruh mengikuti aturan mereka dengan alasan kalau mereka selalu mengatasnamakan polusi, terus juga perlindungan akan flora dan fauna," tegas Dave.

Menurut Dave, setiap negara memiliki hak dan kewajiban mengelola sumber daya alam mereka sendiri untuk kesejahteraan rakyatnya.

"Yang harus kita tolak dan kita menentukan sikap kita sendiri. Itu kan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita," ucapnya.

Dia juga mendukung penuh keputusan Jokowi tidak mengikuti kemauan Uni Eropa terkait dengan ekspor bahan mentah nikel. Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi sudah tepat demi kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

"Kita juga jangan mau ikutin mau asing dong, kalau asing kan tentu enggak mau kita ekspor barang itu setelah diproses. Mereka kan maunya sementah-mentah mungkin, kita harus berpikir bahwa bagaimana ada value add-nya untuk negara kita. Jadi harus diproses dulu agar tidak hanya merusak alam kita tetapi dampak ekonominya ke kita," jelasnya.

Di sisi lain, Dave meyakini betul Presiden Jokowi mampu membawa ASEAN menjadi kuat, serta menjadi pemain utama karena sejumlah faktor. Mulai dari jumlah penduduk hingga kekayaan sumber daya alam.

"Indonesia ini secara ekonomi dan juga secara jumlah penduduk itu terbesar di ASEAN. Nah tetapi kita ini adalah saling mendukung dan juga kita harus memiliki market yang besar secara ASEAN, secara keseluruhan kita memiliki sumber daya alam yang besar," ungkapnya.

"Jadi kita itu mampu maju sendiri dan kita juga memiliki kapasitas teknologi yang cukup dan juga kita terus selalu membuka kerjasama dengan negara-negara manapun. Jadi jangan kita ini ditahan kemajuan kita hanya untuk kepentingan sesaat oleh sekelompok orang atau negara-negara tertentu," tambahnya.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua langkah penting dan strategis, pertama, Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut.

Diketahui, jalan terjal reformasi ekonomi mengadang ketika Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu.

Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di Tanah Air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya sudah jera setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah.

Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi bentuk komitmen Pemerintah RI. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja.

"Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022.

Presiden Jokowi memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja antikarat (stainless steel) di negara-negara anggota blok tersebut.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan.