Fadli Zon usul Dittipidkor Polri dilebur dalam Densus Tipikor

Merdeka.com - Mabes Polri tengah mematangkan pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Densus Tipikor menuai pro kontra karena Polri telah memiliki unit yang sama yakni Dittipidkor.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengusulkan agar Dittipidkor seharusnya dilebur ke dalam Densus Tipikor baik dari aspek praktik, konsep atau mekanisme kerja.

"Ketika ada kebutuhan mau dibentuk densus itu berarti unit tipikornya harus bisa menyatu ke situ. Bisa dari mekanisme kerjanya. Apakah ada yang di tataran praktis atau konseptual," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).

Fadli mengingatkan Komisi III DPR harus membahas masalah ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan kinerja atau menimbulkan pembengkakan anggaran. Apalagi, Polri telah mengajukan dana untuk Densus Tipikor sebesar Rp 975 miliar lewat Komisi DPR.

"Ya ini kan proses ya. Nanti di komisi III tentu juga dibahas bagaimana supaya tidak overlap. Kami kan ada mekanisme anggaran, tidak boleh anggaran yang dobel atau overlap. Jadi menurut saya mestinya ini tidak terjadi. Harusnya ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini enggan menduga kewenangan Densus Tipikor yang dibentuk Polri dalam memberantas korupsi tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sejatinya sejak awal Polri dan Kejaksaan Agung memang memiliki tugas pemberantasan korupsi.

Hanya saja, kinerja Polri untuk memberantas rasuah dianggap kurang efektif. Hal ini membuat pemerintah memutuskan membentuk KPK. Fadli berharap, dengan dibentuknya Densus Tipikor ini tidak memicu persaingan dengan KPK dalam tugas memberantas korupsi.

"Tapi kan polisi kan memang punya tugas termasuk di pemberantasan korupsi juga KPK kan lahir juga karena dulu dianggap polri dan kejaksaan lemah dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.

"Kalau sekarang mau ikut lebih proaktif tentu bagus. Hanya jangan sampai nanti ada semacam perlombaan dalam pemberantasan korupsi sendiri yang bisa overlap satu sama lain dengan lembaga lain," tutup Fadli. (mdk/eko)