Follow
Firli Lapor Jokowi: Kekurangan SDM dan Tak Bisa Bentuk KPK di Daerah
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberi laporan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lembaga yang dipimpin Firli kekurangan sumber daya manusia (SDM).
"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ujar Firli dalam sambutannya saat hari Antikorupsi sedunia (Hakordia), Kamis (9/12).
Tak hanya kekurangan personel. KPK juga tidak bisa mewujudkan pembentukan markas di daerah. Lantaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.
-
Kenapa KPK tidak membela Firli Bahuri? 'Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen,' kata Alex. 'Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu,' Alex menambahkan.
-
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.
-
Kenapa bukber Kabinet Jokowi tidak dihadiri semua menteri? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Bagaimana Firli Bahuri menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Kenapa Kapolri tidak hadir di HUT PP Polri? “Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.“
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," ujar Firli.
Meski ada kekurangan, Firli menyatakan pemberantasan korupsi tetap akan dilakukan dengan maksimal. KPK akan terus menindak pelaku korupsi di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari perilaku koruptif.
"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta, tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," kata Firli.
Dalam peringatan Hakordia 2021, Firli menyebar pesan antikorupsi ke seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga Antikorupsi menggelar acara ini di lima provinsi. Pertama di Sulawesi Tenggara. Kedua di Banjarmasin. Ketiga di Pekanbaru. Keempat di Nusa Tenggara Timur. Kelima di Jakarta.
"Dan hari ini adalah puncak Hakordia," kata Firli.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya
KPK Tunda Giat di Lapangan: Kita Teriak Jujur, Tapi Kita Tidak Jujur
Baca Selengkapnya
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca Selengkapnya
Firli menyebut surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Mensesneg.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Yudhi lantas mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya merintangi penyelidikan.
Baca Selengkapnya
Rincian dua kali Firli mangkir dalam pemeriksaan. Pertama Jumat, 20 Oktober 2023, lantas, dia memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Mabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK
Baca Selengkapnya
Firli mengaku butuh waktu sendiri dan lelah, karena menangani kasus tersebut
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya