Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Formappi: DPD tidak ada alasan cukup untuk dipertahankan

Formappi: DPD tidak ada alasan cukup untuk dipertahankan Sidang Paripurna DPD RI. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak layak untuk dipertahankan jika kinerjanya tidak kunjung membaik.

Lucius berpendapat, konflik yang baru-baru ini terjadi menambah daftar buruknya kinerja lembaga wakil rakyat tersebut.

"Saya kira kondisi real kalau kita lihat dengan adanya konflik ini lalu kinerja mereka yang juga tidak menjadi semakin baik saya kira sih tidak ada alasan yang cukup untuk mempertahankan, dengan kata lain cukup untuk dibubarkan," kata Lucius, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).

Namun, Lucius menjelaskan bahwa sebetulnya orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut yang harusnya dibubarkan, bukan lembaganya.

"Kalau orang yang merusak sebuah lembaga, lembaganya jangan dibubarkan, orangnya yang dibereskan," ujar Lucius.

Saat ini, kata Lucius, DPD harus didorong agar menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan rakyat, bukan malah diisi oleh orang-orang yang ingin berebut kekuasaan.

Lucius menambahkan, DPD sebagai sebuah lembaga pemerintahan sangat dibutuhkan oleh rakyat. Akan tetapi, perilaku orang-orang yang ada di dalamnya tidak mencerminkan hal yang seharusnya.

"Dengan sumbangsih orang orang yang ada sekarang ini membuat kita merasa punya alasan untuk menyerukan pembubaran DPD itu walaupun kita tau sebagai kelembagaan DPD itu mestinya tetap diperlukan. Tapi, orang-orang ini yang bikin kita merasa kalau tidak ada aturan tegas terkait dengan anggotanya, tidak perlu dipertahankan lembaga ini," tandas Lucius.

(mdk/hrs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Formappi: Masih Banyak Anggota DPR Mangkir Rapur, Padahal Agenda Sudah Dijadwalkan Jauh Hari
Formappi: Masih Banyak Anggota DPR Mangkir Rapur, Padahal Agenda Sudah Dijadwalkan Jauh Hari

Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pembahasan Materi Muatan RUU Pilkada Cacat
PDIP: Pembahasan Materi Muatan RUU Pilkada Cacat

Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.

Baca Selengkapnya
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Ketua DPD: Elektabilitas Capres Bisa Difabrikasi dan Digiring Buzzer
Ketua DPD: Elektabilitas Capres Bisa Difabrikasi dan Digiring Buzzer

Masyarakat disajikan realita kontestasi yang dibentuk sedemikian rupa. Padahal ada pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan mendesak.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika

Baca Selengkapnya