Gaji tinggi PNS DKI berpotensi buat kecemburuan di daerah lain
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menganggap wajar rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menaikkan gaji PNS dengan angka yang fantastis. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah korupsi di kalangan pegawai Pemprov DKI.
"Tujuan Gubernur ini kan agar tidak ada korupsi. Digaji tinggi, kalau dia korupsi dipecat dan dimasukkan ke penjara," ujar Yuddy di Jakarta, Senin (2/2).
Yuddy mengatakan, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar penetapan gaji fantastis tersebut. Salah satunya mempertimbangkan potensi DKI Jakarta di bidang ekonomi, dengan tingkat perputaran uang sangat tinggi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menanyakan tentang hukum menerima gaji PNS melalui sogokan? Seorang jemaah Al Bahjah dari Majalengka, Jawa Barat, mengajukan pertanyaan mengenai praktik suap kepada KH Yahya Zainul Ma'arif, yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Yahya.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa harapan AHY untuk Polri? Pada kesempatan itu AHY memberikan harapan dan doa kepada Polri agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.'Usai rapat di Istana, saya langsung menghadiri acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78, di Monas, Jakarta.Semoga Polri semakin maju dan profesional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia.Ke depan, kita semua berharap Polri semakin adaptif dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan keadilan untuk semua,' tulis unggahan AHY.
"Jakarta memiliki pertimbangan sendiri, masing-masing daerah punya potensi yang berbeda-beda. Kalau ada daerah yang tidak seperti DKI, maka kondisi keuangan daerah tentu tidak sebaik DKI," kata Yuddy.
Meski demikian, Yuddy mengakui kebijakan Ahok menimbulkan kecemburuan di kalangan PNS yang berdinas di daerah lain. Atas hal itu, dia berencana memanggil Ahok agar memberikan klarifikasi terkait sistem pengaturan kesejahteraan PNS DKI.
"Kita akan undang Gubernur DKI untuk memberikan penjelasan sistem pengaturan kesejahteraan pegawai, karena ini menimbulkan kecemburuan di daerah lain," ungkap dia.
Dia berharap pemanggilan tersebut dapat dilakukan secepatnya. "Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa," kata Yuddy
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaSejumlah pegawai harian lepas di Jakarta mengeluhkan pendapatannya tak sesuai UMP DKI. Mereka hanya mendapat upah sebesar UMP tahun lalu.
Baca SelengkapnyaTak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca SelengkapnyaAnies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.
Baca SelengkapnyaWarganet membandingkan gaji dosen dengan UMP DKI Jakarta yang ternyata jauh lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaUtamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.
Baca SelengkapnyaHeru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.
Baca SelengkapnyaHeru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
Baca SelengkapnyaAnggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca Selengkapnya