Ganjar: Keterbukaan Informasi Publik, Warga Jadi Tahu Dana Desa Untuk Apa Saja
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik sudah diterapkan hingga ke tingkat pedesaan. Dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku.
"Saat ini keterbukaan informasi publik sudah dijalankan oleh pemerintahan hingga tingkat desa, dan menurut saya, desa jauh lebih seksi untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka," kata Ganjar, di Semarang, Sabtu (8/12).
Menurut dia, pemerintahan desa merupakan garda terdepan sebagai pelayan masyarakat, sehingga melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat tidak lagi kebingungan.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana cara Bupati Ipuk menggali potensi di desa? Di setiap program Bunga Desa, Ipuk getol menggali berbagai potensi di desa tersebut untuk didukung dan dikembangkan.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa juga dapat mempercepat pembangunan dan menghindarkan desa dari berbagai praktik korupsi.
"Misalnya masyarakat jadi tahu dana desa untuk apa sih, cara mereka terlibat dalam pembangunan desa seperti apa dan sebagainya. Kalau semua desa dapat terbuka, maka semua akan berjalan sesuai harapan," ujarnya lagi.
Menurut Ganjar, keterbukaan informasi publik saat ini menjadi hal yang mutlak dan sudah tidak zamannya lagi pemerintah pelit terhadap informasi yang memang banyak dibutuhkan masyarakat.
"Sekarang itu zamannya 'right to know', maka kita harus terbuka, namun tidak telanjang. Untuk itu saya berharap semua badan publik di Jawa Tengah dapat menjalankan Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini," kata Ganjar pula.
Dalam ajang Komisi Informasi Provinsi Jateng Award 2018, sejumlah desa di Jateng mendapat penghargaan sebagai desa informatif. Penghargaan diberikan kepada pemerintah desa yang menyajikan jenis informasi publik sesuai standar informasi publik.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaGanjar menyatakan selalu berdiskusi dan memberikan gagasan, agar kesejahteraan dimulai dari desa, serta desa mandiri dan berdaulat.
Baca SelengkapnyaGanja Dapat Info Kades dan Kepala Daerah Diintimidasi: Mulai Ditelepon Ojo Kenceng-Kenceng
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaE-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaGanjar menyampaikan potensi desa wisata di Indonesia, apalagi di Jawa Tengah sangat besar.
Baca SelengkapnyaKarmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaGanjar menekankan kalimat ‘persatuan’ harus diwujudkan dalam aksi nyata
Baca Selengkapnya