Gubernur dan Kapolda Sulawesi Utara bantah ada demo makar

Merdeka.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menampik adanya permintaan referendum oleh kelompok massa pendemo. Demo dilakukan oleh LSM di depan Kantor Gubernur hanya mempertanyakan kegiatan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada Sabtu (13/5) kemarin.

"Enggak ada dibicarakan referendum, enggak ada. Enggak ada permintaan referendum. Orang mereka cuma minta pertama klarifikasi apakah Pak Fahri itu datang ke Sulawesi Utara ada bawa agenda-agenda tertentu, saya bilang tidak ada," ujar Olly kepada awak media usai terkait pertemuannya dengan perwakilan LSM dan Ormas di kantor Gubernur Sulut, Senin (15/5) sore.

Dalam kunjungan itu, lanjut Bendahara Umum PDIP, Fahri Hamzah juga melakukan kegiatan ceramah di depan mahasiswa KAMMI dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Di hadapan LSM, Olly Dondokambey menyatakan bahwa ia tetap menjaga NKRI dan mendukung penuh tuntutan mereka agar tidak dianaktririkan dalam berbagai hal.

"Kami mendukung. Saya kira itu sangat positif bagi kita. Tidak ada warga negara kelas satu tidak ada warga negara kelas dua," lanjut dia.

Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito yang turut hadir pada pertemuan dengan pimpinan LSM menyatakan, tidak ada tuntutan makar dalam aksi demonstrasi.

"Enggak ada makar. Enggak ada satupun makar. Saya udah perintahkan Ka Tim-Ka Tim saya, enggak ada makar," jelas Waskito.

Saat diberondong wartawan, mantan Kapolda Jawa Barat ini berulang kali meyakinkan jika pertemuan dengan LSM adalah hanya mengklarifikasi perihal kedatangan Fahri Hamzah. "Terus masalah-masalah lain yang mungkin belum disampaikan ke gubernur. Kalau masalah makar tidak ada sama sekali. Dia (pendemo) bahkan cinta NKRI. Selalu teriak NKRI NKRI," jelas Waskito.

Sebelumnya, aksi demonstrasi kembali terjadi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Sejak pukul 10.00 WITA, massa pendemo telah melakukan orasi-orasi meminta pemerintah menindak tegas setiap organisasi massa yang berusaha memecah belah persatuan dan NKRI. Berembus isu aksi tersebut untuk meminta Minahasa Merdeka namun terbantahkan.