Gubernur Koster Ingin Pariwisata Bali Rasa Bhutan, Sedikit Wisman tapi Berkualitas
Merdeka.com - Gubernur Bali, Wayan Koster mempunyai mimpi menjadi pariwisata Pulau Dewata seperti Bhutan, sebuah negara kecil di Asia Selatan. Koster mengatakan di Bhutan, para pelancong dibatasi namun, berkualitas.
Gubernur Koster mengatakan, bahwa wisman yang masuk Bhutan hanya dibatasi 400.000 wisman per tahun tetapi yang ingin berwisata ke Bhutan antre.
"Idealnya kalau saya menginginkan seperti di Bhutan. Di Bhutan itu diberlakukan setahun hanya 400.000 yang masuk ke Bhutan, itu syaratnya ketat sekali. Dia harus membawa uang minimum sekian dollar dan ada uang yang dijaminkan selama sekian hari di Bhutan. Dan tambah hari, tambah banyak jaminannya," kata Koster, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Selasa (3/7).
-
Bagaimana cara Bhutan mengatur jumlah turis? Berbeda dengan negara-negara lainnya, Bhutan justru memiliki peraturan yang membatasi jumlah kunjungan wisata yang diterimanya. Pada tahun 2019, Bhutan menerima sekitar 300.000 orang wisatawan. Sedangkan, pada tahun 2020 jumlahnya justru menurun hingga 30.000 wisatawan saja.
-
Negara apa yang memiliki batasan jumlah turis? Berbeda dengan negara-negara lainnya, Bhutan justru memiliki peraturan yang membatasi jumlah kunjungan wisata yang diterimanya. Pada tahun 2019, Bhutan menerima sekitar 300.000 orang wisatawan. Sedangkan, pada tahun 2020 jumlahnya justru menurun hingga 30.000 wisatawan saja.
-
Apa itu Pungutan Wisatawan Asing di Bali? Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Tourism Levy telah mulai diberlakukan di Bali sejak bulan Februari 2024. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memegang peranan penting sebagai bank penampung dana dari pungutan tersebut.
-
Kenapa Curug Lawe membatasi jumlah pengunjung? Uniknya, jumlah kunjungan di tempat wisata Semarang Ungaran ini sangat terbatas. Dalam sehari, hanya menerima 200 pengunjung saja. Nantinya, pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan yang rimbun dan persawahan hijau.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Bagaimana cara Kutai Timur meningkatkan jumlah wisatawan? Selain gencar mempromosikan di berbagai event, perbaikan sarana dan prasarana penunjang juga terus ditingkatkan, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia juga menyebutkan, bahwa di Bhutan kalau diceks kearifan lokalnya mirip seperti Bali, yang sangat menghormati alamnya menjaga kualitas udaranya, kualitas lingkungannya, dan juga kualitas kehidupannya tidak bisa dikunjungi wisatawan yang berlimpah.
"Tetapi dengan menerapkan kuota yang sangat ketat ini, orang ke Bhutan antre perlu waktu satu tahun untuk datang ke Bhutan. Nah menurut saya, kalau Bali mau kita jadikan surganya dunia wisatawan mancanegara dari berbagai negara di Bali ini mestinya kita jauh dari perilaku-perilaku yang tidak sopan," ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa Bali akan dibuat mirip seperti Bhutan tetapi tidak seluruhnya dan dengan pertimbangan yang cermat dan rasio,"Tidak persis seperti di Bhutan tapi kita mempertimbangkan secara rasional dan cermat kondisi kita di Bali," jelasnya.
Sementara, untuk kuota wisman yang masuk ke Pulau Dewata mirip seperti di Bhutan tetapi tidak pada angka yang definitif namun batasnya adalah wisman yang berkualitas,"Mirip-mirip itu tapi tidak pada angka yang definitif, tapi pada batasan wisatawan yang datang ke Bali harus yang berkualitas," ujarnya.
Gubernur Koster juga menegaskan, bahwa alasannya ingin seperti Bhutan agar wisman yang datang ke Bali lebih berkualitas dan tidak membuat masalah.
Target 5 Tahun Bali Nol Kemiskinan
Sementara itu, untuk domestik sendiri, Koster menargetkan Bali nol kemiskinan dalam 5 tahun ke depan.
"Kita terus terang saja, ini yang harus kita dorong adalah angka kemiskinan di Bali ini supaya mencapai nol. Sebelum Covid-19 kemiskinan di Bali mencapai 1,9 persen, kira-kira ratusan ribu penduduk, lima tahun ke depan saya kira paling lambat, kita harus bisa mewujudkan nol persen kemiskinan," kata Koster.
Untuk merealisasikannya, Koster telah menggandeng seluruh kabupaten dan kota di Bali. Nantinya, mereka diminta untuk memetakan kemiskinan di tiap daerahnya.
"Siapa orangnya, di mana tempatnya, berapa keluarganya, bagaimana rumahnya, bagaimana kondisi kehidupannya, saya kira ini bisa kita lakukan secara bersama-sama," ujarnya.
"Dan kita petakan dengan baik, saya melihat Kabupaten Gianyar punya peta kemiskinan yang sangat baik, lengkap sekali dengan fotonya. Saya kira itu, bisa dijadikan model untuk semua kabupaten dan kota di Bali, sehingga semua kebijakan yang berorientasi pada penanganan kemiskinan dan anak yatim piatu itu kita perlu kelola lebih baik lagi. Dan menurut saya untuk di Bali tidak perlu terlalu lama, asal ini dijadikan prioritas ke depan," lanjutnya.
"Yang yatim piatu itu masalah lain, saya kira ini perlu didata dan menjadi kewajiban kita sesuai konstitusi, itu harus kita atasi. Memang selama ini kita belum fokus untuk menangani masalah ini. Saya kira yatim piatu harus kita urus, mungkin tidak hanya yatim piatu. Kehidupan yang lain harus kita urusin, yang terlantar kan bukan hanya anak yatim piatu," ujarnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk saat ini kendati kunjungan wisatawannya belum balik 100 persen seperti situasi normal perekonomian Bali sudah mencapai 5,6 persen.
Baca SelengkapnyaTak seperti negara lain, kata Jokowi, Buthan tidak membuka negaranya untuk menerima turis sebanyak-banyaknya.
Baca SelengkapnyaPungutan tersebut akan menjadi pemasukan daerah yang dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca SelengkapnyaMenurut Koster, ciri-ciri daerah wisata yakni lingkungannya hijau, indah dan indah.
Baca SelengkapnyaPungutan yang dibayarkan oleh wisman itu belum optimal karena baru 40 persen.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.
Baca SelengkapnyaSudah seharusnya Indonesia adaptif dalam melihat pergeseran perilaku wisatawan global.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023.
Baca SelengkapnyaTuris asing tidak keberatan membayar sebesar Rp150.000, tetapi mereka mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah dengan uang pungutan itu.
Baca SelengkapnyaTernyata ada beberapa negara yang jarang sekali dikunjungi oleh turis karena alasan tertentu. Yuk, simak daftar negara yang paling jarang dikunjungi wisatawan!
Baca SelengkapnyaKemenparekraf memiliki tugas penting agar wisatawan juga mengenal Bali secara luas.
Baca Selengkapnya