Follow
Gubernur NTT Ancam Potong Tangan Pelaku Ilegal Logging
Merdeka.com - Pembalakan liar atau ilegal logging dalam area hutan lindung di Nusa Tenggara Timur, marak terjadi. Hal ini kembali membuat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat geram.
Viktor meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar. Bahkan politisi partai NasDem itu mengancam, akan memotong tangan para pelaku.
"Saya minta aparat tindak tegas, kalau gubernurnya yang dapat, pasti potong tangannya," tegasnya seperti ditulis Kamis (28/11).
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Bagaimana mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan juga dipahami sebagai upaya pembangunan yang dapat memeuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang.
-
Bagaimana Kementerian LHK memperkuat hutan karbon? Langkah ini juga upaya menurunkan gas rumah kaca hingga 30 persen sesuai dengan progam Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030.
Menurutnya, salah satu solusi mengatasi kasus pembalakan liar yakni membangun kesadaran dan ekonomi warga di sekitar hutan lindung. Selain itu, perlu adanya kesadaran pemerintah sebagai pelaksana dan pengawas, menjalankan undang-undang.
Sehingga ekonomi di sekitar wilayah hutan harus dikembangkan, baik dalam sektor pertanian, peternakan maupun perkebunan, sebagai bentuk koordinasi menjaga hutan menjadi lestari.
"Di seluruh dunia kalau tidak ada kesadaran masyarakat dan masyarakat tidak dibangun ekonominya secara baik, maka dia akan merambat, itu teori dasar," tutup Viktor.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Eksportir mangrove diduga memanfaatkan warga lokal untuk menebang pohon, mengolah jadi arang dan siap dijual ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Nusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyampaikan, good practice mining harus diterapkan di setiap aktivitas penambangan.
Baca Selengkapnya
Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Raja Juli Antoni mengaku mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP.
Baca Selengkapnya
Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca Selengkapnya
Ganjar mengapresiasi keberanian nelaysn menungkap praktik pungli.
Baca Selengkapnya
Tema debat kali ini, pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa
Baca Selengkapnya
Program PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca Selengkapnya
Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca Selengkapnya