Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gus Ipul: Pendamping PKH bagian alat negara yang harus netral dalam tugasnya

Gus Ipul: Pendamping PKH bagian alat negara yang harus netral dalam tugasnya Gus Ipul. ©2017 merdeka.com/moch. andriansyah

Merdeka.com - Kehadiran Mantan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di salah satu Villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kemarin mengundang keprihatinan wakil gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.

Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi yang benar dan baik. "Kita itu harus sama-sama menghormati dan menghargai. Tentu kita berharap teman-teman (pelaksana PKH) itu paham posisinya masing-masing," kata Gus Ipul usai salat gerhana bulan di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (31/1) malam.

Menurut dia, semua aparatur Pegawai Negeri Sipil itu harus netral. Termasuk alat negara, dalam melaksanakan tugas juga harus netral. "Jangan sampai dinodai. Kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa kampanye dengan cara yang baik dan benar," kata mantan Ketua Umum GP Ansor.

Orang lain juga bertanya?

Gus Ipul juga berharap kepada semua elemen masyarakat agar berdemokrasi dengan benar. Apalagi pilgub ini prosesnya masih berjalan panjang. Karena itu, Gus Ipul minta masyarakat untuk saling mengawasi pelaksanaan pilkada Jatim.

"Kalau melanggar, bisa kena sanksi. Dan yang rugi kita. Maka dari itu saya berharap, kejadian kemarin (rapat koordinasi pelaksana PKH) bisa diambil pelajaran, terutama kepada pendamping PKH untuk sama-sama menjaga pesta demokrasi, " katanya.

Diinformasikan pada Selasa (30/1) pelaksana pendamping PKH melakukan rapat koordinasi di Mojokerto. Acara pelaksana program Kementerian Sosial RI ini ternyata dihadiri Khofifah Indar Parawansa, mantan menteri sosial yang juga calon gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrat.

Bahkan, Ketua Umum PP Muslimat NU itu dihadiahi gelar kehormatan sebagai 'Ibu PKH'. Penghargaan itu diberikan karena program tersebut dinilai salah satu program berhasil mengentaskan kemiskinan.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Panglima TNI Andika Perkasa Tegas Aparat Milik Negara Bukan Paslon Tertentu
VIDEO: Eks Panglima TNI Andika Perkasa Tegas Aparat Milik Negara Bukan Paslon Tertentu

Andika mengatakan semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Jawab Isu Tarik Kader di Kabinet Jokowi: Tak Mundur Saja Banyak Intimidasi
VIDEO: Hasto PDIP Jawab Isu Tarik Kader di Kabinet Jokowi: Tak Mundur Saja Banyak Intimidasi

Menurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024
Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024

Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Baca Selengkapnya
Hadapi Pilkada, Kapolres Inhu Ingatkan Jajarannya untuk Jaga Netralitas & Martabat Institusi
Hadapi Pilkada, Kapolres Inhu Ingatkan Jajarannya untuk Jaga Netralitas & Martabat Institusi

Kapolres menekankan bahwa sebagai anggota polisi, Walpri memiliki tugas utama untuk mengawal dan mengamankan setiap kegiatan pasangan calon.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Satpol PP Dukung Gibran Adalah Korban
Cak Imin Sebut Satpol PP Dukung Gibran Adalah Korban

Aturan kaitan dengan netralitas sudah diatur dengan jelas baik dalam undang-undang ASN.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Anies Ingatkan TNI-Polri dan ASN soal Netralitas: Sumpah Itu di Atas Instruksi Atasan
Anies Ingatkan TNI-Polri dan ASN soal Netralitas: Sumpah Itu di Atas Instruksi Atasan

Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak

Baca Selengkapnya
Perwira Polri Ingatkan Anak Buah Netral di Pilkada: Jangan Ada yang Berpihak
Perwira Polri Ingatkan Anak Buah Netral di Pilkada: Jangan Ada yang Berpihak

AKBP Fahrian Saleh mengultimatum anak buahnya jangan sampai ada personel yang ikut politik praktis.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya