Gus Ipul tegaskan tak ada diskriminasi soal CPNS perempuan

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Setelah anggota DPRD Jawa Timur Sri Untari menanggapi statemen Sekdaprov Ahmad Sukardi soal kuota CPNS perempuan di tahun 2018, kini giliran Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angkat bicara.

Gus Ipul mengaku masygul mendengar kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan yang dilontarkan Sukardi, Minggu (17/12). Padahal sepengetahuannya, belum pernah ada kebijakan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan Pemprov terkait masalah gender.

Nah munculnya pemberitaan soal pembatasan kuota CPNS perempuan di tahun 2018 yang dilontarkan Sukardi itu, Gus Ipul mengaku kaget. "Saya merasa perlu meluruskan masalah ini," tandas Gus Ipul, Jumat (22/12) sore.

Orang lain juga bertanya?

Ditegaskan Gus Ipul, pernyataan Sukardi ini berpotensi akan menimbulkan kegaduhan bila tidak diluruskan. Sebab, setiap rekrutmen PNS harus tetap didasarkan kualifikasi yang mengacu ketentuan.

Sudah barang pasti, lanjut Gus Ipul, kualifikasi tersebut jangan sampai bias gender. "Jadi agak aneh kalau ada tenaga yang memiliki kompetensi tapi dibatasi partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan hanya karena faktor gender," tegasnya.

Kedua, katanya lagi, pengangkatan dan penempatan CPNS mesti berdasar proporsionalitas. "Nah pada bagian ini faktor proporsi juga harus jadi bahan pertimbangan. Tapi tetap saja pertimbangan proporsionalitas tidak didasarkan pendekatan gender," ucapnya.

Jadi, masih kata Gus Ipul, saya kira ada yang salah dengan pernyataan Sukardi. "Secara prinsip, tidak boleh ada kebijakan diskriminatif."

"Malah sesuai ketentuan, harusnya setiap kebijalan dapat memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah. Dari awal saya tak pernah dengar ada kebijakan diskriminatif. Semuanya berdasar kompetensi, setelah melalui proses," tandasnya.

Sebelumnya, Sekdaprov Jawa Timur, Ahmad Sukardi menyatakan akan membatasi kuota CPNS saat rekrutmen pegawai Pemda pada 2018 mendatang. Secara proporsional, jumlah perempuan yang akan dipekerjakan di lingkungan kantor pemerintah akan dibatasi.

"Kami telah merencanakan pembatasan jumlah perempuan dalam rekrutmen CPNS 2018 besok. Kami ingin semua pegawai nanti berbasis kinerja dan skill mumpuni," ucap Sukardi kepada awak media.

Alasan Sukardi, bahwa perempuan memiliki kecenderungan akan berhalangan saat hamil. Selama tiga bulan PNS perempuan harus cuti. Ini yang menurut Sukardi bisa membatasi ruang gerak para perempuan untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk itu, di 2018 mendatang, secara proporsional, Pemprov Jawa Timur lebih banyak memberi porsi kepada kaum Adam untuk menjadi PNS. "Kami sedang pikirkan rencana pembatasan itu. Bukan berarti kami melanggar hak setiap warga untuk menjadi PNS," tandas Sukardi. (mdk/cob)