Hati-hati, marak KPK gadungan sasar pejabat daerah peras dana desa

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 140 aduan soal KPK gadungan. Laporan tersebut diterima lembaga antirasuah dari seluruh Indonesia dengan ragam modus. Tujuannya satu, untuk memeras korban yang kebanyakan pejabat.

Hal itu disampaikan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranu Miharja, ke Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/10). Ranu melakukan rapat bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan sejumlah pejabat Pemprov Jabar.

"Datang ke sini untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa banyak yang mengaku sebagai KPK," ujar Ranu.

Orang lain juga bertanya?

Oleh karena itu, dia merasa pejabat di lingkungan Pemprov Jabar wajib diberi informasi terkait ini. Sebab, jika anggota KPK resmi turun ke lapangan dalam rangka pengumpulan data sudah dibekali surat perintah tugas.

"Segala seuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu, jadi pejabat dari tingkat pusat sampai ke desa bisa memahami jangan sampai kena tipu," tuturnya.

Menurut dia, saat ini banyak KPK gadungan berkeliaran. Mereka mengatasnamakan anggota KPK dan melakukan pemerasan dengan berbagai modus. "Mereka mendatangi kepala desa sekarang banyak yang dibidik soal dana desa," katanya.

KPK, lanjut dia, meminta Kesbangpol Pemprov Jabar segera menertibkan banyak pihak menggunakan logo KPK. Ini dikarenakan banyak juga menyalahgunakan logo KPK untuk hal tidak dapat dipertanggung jawabkan.

"Ada juga yang menemukan logo KPK, ada kartu nama KPK, padahal KPK tidak pernah mengeluarkan kartu nama penyidiknya, pasti itu nipu," tandasnya.

Pihaknya mewanti-wanti agar para pejabat berani melaporkan modus ini ke polisi agar tidak termanfaatkan. "Logo-logo itu tujuannya harus dilihat, kalau logo KPK mirip itu tidak boleh, tidak sembarangan," terangnya.

Sementara, Sekda Jabar Iwa Karniwa menambahkan akan lebih waspada menyikapi modus-modus KPK gadungan tersebut. "Baik itu dalam bentuk pemerasan atau indicator lain yang bisa merugikan aparatur pemerintah," katanya.

Menurutnya KPK memastikan agar para pejabat Pemprov Jabar berani melaporkan oknum-oknum tersebut. Iwa mengaku penguatan ini penting karena selama ini kinerja aparatur Pemprov kerap diganggu oleh oknum-oknum tersebut. "Ada yang memeras atau meminta proyek, ya dilaporkan saja," jelasnya. (mdk/ang)