HKTI pamerkan hasil sistem tanam rapat kepada petani di Jatim

Merdeka.com - Jagung seberat 428 ton dipanen ribuan petani dari seluruh Indonesia. Jagung tersebut ditanam di lahan seluas 42,8 hektar dengan sistem tanam rapat.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengatakan sistem tersebut mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Sistem ini perlu disosialisasikan kepada petani, sehingga mampu menambah pendapatan.

Ia menambahkan sistem tanam jarak rapat sudah dilakukan Kelompok Tani (Poktan) 'Tani Mapan', di Desa Mejono, Kec. Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Secara teknis, kata Moeldoko, benih ditanam jarak rapat (dekat) 60 cm x 15 cm. Hasil panen tanam rapat bisa mencapai 12,8 ton pipil kering per hektare. Paling rendah produktivitas 10 ton pipilan kering per hektar.

"Jagung hibrida yang ditanam ini varietas BISI-18. Usia tanaman 107 hari, sudah bisa kita penen," kata Moeldoko dalam keterangan, Sabtu (20/10).

Dalam satu hektar, lanjutnya, jumlah tanaman jagung hibrida BISI-18 mencapai 100.000 pohon. Pada penanaman biasa, jumlah populasi tanaman hanya 62.500 pohon. Hasil produksi mencapai lebih dari 10 ton/ha-12 ton/ha.

Jika luas areal tanam jagung jarak rapat ini mencapai 42,8 hektar, maka produksi lebih dari 428 ton jagung. "Luas lahan 42,8 hektar ini hampir setengah dari luas lahan panen keseluruhan di desa Menjono," kata Moeldoko.

Luas lahan panen jagung di Kabupaten Kediri hingga Oktober 2018 mencapai lebih dari 15.347 hektar. Sementara areal tanam jagung dalam setahun mencapai 46.300 hektar. Secara keseluruhan luas panen jagung di Jawa Timur, hingga Oktober 2018 mencapai 104 hektar.

Ia menambahkan, HKTI sendiri ingin petani terlibat dalam proses produksi dari hulu hingga pasca panen.

"HKTI menginginkan petani terlibat dalam proses produksi dari hulu hingga pasca panen. Karena value yang tinggi di sektor pertanian adalah pasca panen. Untuk membangun kemandirian pangan dan pertanian nasional, HKTI menjadi mitra strategis pemerintah yang positif, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah," tegasnya.