Honor Petugas KPPS Pemilu 2024 Naik 3 Kali Lipat, Total Rp1,5 Juta
Merdeka.com - Honor petugas ad hoc Pemilu 2024 naik tiga kali lipat. Dari sebelumnya biasa mengantongi Rp500.000, kini honor para petugas ad hoc, termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menjadi Rp1.500.000.
Kenaikan honor petugas ad hoc, termasuk KPPS itu telah disepakati oleh DPR melalui Komisi II, Pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal mengungkap beban tugas yang berat jadi latar belakang kenaikan honor.
-
Berapa honor Pantarlih Pilkada 2024? Besaran honor yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 1 juta per bulan.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Siapa yang menetapkan honor PTPS Pilkada 2024? Honor PTPS Pilkada 2024 ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Pada acara konsinyering tempo hari kita menyepakati untuk petugas-petugas ad hoc itu karena kerjanya cukup berat kita sepakati untuk meningkatkan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya," kata Syamsurizal kepada wartawan, Selasa (24/5).
Syamsurizal menyebut, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun juga sudah meliputi anggaran honor petugas, anggaran putaran kedua pilpres dan penyediaan APB pencegahan Covid-19.
"Total anggaran kita Rp76,6 T di dalam itu sudah termasuk dana untuk putaran kedua pilpres, dan termasuk juga dana untuk kita antisipasi terjadi Covid. Ada dana penyiapan APD," ujar dia.
Meski terjadi perdebatan pembahasan kenaikan honor petugas ad hoc, Namun Komisi II DPR bersama pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati kenaikan honor petugas ad hoc sebesar 3 kali lipat dari pemilu sebelumnya.
"Walaupun ketika itu ada perdebatan ada pihak-pihak yang pertanyakan apa ini tidak kurang atau terlalu besar, tapi sudah kita sepakati angka itu kita tidak sebut, tapi 3 kali lipat dari pemilu biasanya," ujar dia.
Menurut Syamsurizal, kenaikan honor adalah hal wajar mengingat saat ini juga terjadi kenaikan inflasi dibandingkan 2019.
"Saya kira ini wajar karena bicara inflasi saja, misal dulu (honor KPPS) Rp500.000 bisa beli apa, sekarang enggak bisa. Jadi wajar kita baiknya 3 kali lipat jadi wajar semua fraksi sepakat," katanya.
Rencananya, Komisi II akan menggelar raker untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan di rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pada Senin (30/5) mendatang. Raker tersebut akan meresmikan hal-hal yang telah disepakati dalam rapat konsinyering.
Reporter: Delvira/Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan gaji KPPS pada Pemilu 2024 melihat kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban petugas dalam pemilu serentak.
Baca SelengkapnyaBanyak asumsi muncul selama menjadi anggota KPPS upah yang diterima yaitu Rp36 juta dengan masa kerja 30 hari yaitu 25 Januari - 25 Februari.
Baca SelengkapnyaNamun yang menjadi sorotan yaitu besaran gaji KPPS yang akan bertugas nanti. Di mana gaji petugas KPPS 2024 naik cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaBesaran gaji petugas KPPS bukanlah dihitung perhari, karena pendapatan tersebut dipakai bekerja dalam satu bulan.
Baca SelengkapnyaDi media sosial, muncul lelucon satir dengan narasi menjadi anggota KPPS setara dengan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengaku insentif petugas KPU belum mengalami kenaikan sejak 2014, meskipun pekerjaan mereka penuh tantangan.
Baca SelengkapnyaPemberian tunjangan bagi pegawai Bawaslu diberikan setiap bulan. Nilai tunjangan, tergantung kelas jabatannya.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji untuk guru ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDalam Pilkada ini, masyarakat di setiap wilayah akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menandatangani peraturan presiden, terkait kenaikan tunjangan petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu
Baca SelengkapnyaKemenkes mencatat ada 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya