Hunian DP 0 persen bagi ASN, Polri dan TNI dinilai dapat menekan pungli dan korupsi

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan rumah berskema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri. Sahroni menilai pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer akan turut mempengaruhi ASN, TNI, Polri, melakukan pelanggaran hukum seperti pungli dan korupsi.

"Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisir pelanggaran hukum," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (7/11).

Sebagai anggota parlemen yang membidangi persoalan hukum, keamanan dan HAM, Sahroni menilai salah satu penyebab masih munculnya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar. Persoalan tingginya harga hunian merupakan salah satu yang kendala oknum ASN, TNI dan Polri sehingga mencari segala cara untuk merealisasikan dimilikinya tempat tinggal. Imbasnya, sejumlah anggota TNI, Polri maupun ASN akhirnya melakukan perbuatan yang menyalahi dengan praktik pungli bahkan korupsi.

Keyakinan Sahroni bahwa program hunian DP 0 persen bagi ASN, Polri dan TNI bakal meminimalisir praktik korupsi maupun pungli diperkuat hasil penelitian dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilansir pada semester awal 2018.

Dari pemetaan yang dilakukan ICW, terdapat 10 kasus korupsi berdasarkan aktor yang melakukan dengan rincian ASN sebanyak 101 orang, ketua atau anggota DPRD terdapat 68 orang, pihak swasta sebesar 61 orang.

Meskipun yakin penerapan terhadap sistem elektronik mengurangi pergerakan anggota di kepolisian, namun paradigma negatif masyarakat terhadap kasus pungli yang dilakukan korps Bhayangkara di bidang pelayanan ataupun lalu lintas masih kerap muncul. Catatan lainnya, banyak peristiwa penggusuran rumah dinas akhirnya kerap terjadi penolakan dan bahkan berujung bentrokan karena keluarga TNI tak memiliki hunian tetap.

"Sebagai kebutuhan primer, rumah menjadi beban tersendiri bagi ASN, Polri dan TNI yang berpenghasilan terbatas. Saat gaji dirasakan tak lagi mencukupi karena berbagai kebutuhan pokok lainnya, oknum ASN, Polri atau bahkan anggota TNI akhirnya terpikir untuk mencari celah pendapatan dengan cara memanfaatkan kewenangan. Potensi pungli dan korupsi pun terbuka," jelas politisi NasDem yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan Jakarta III ini.

"Kendala di kepemilikan rumah adalah DP yang nilainya cukup besar. Banyak yang hingga kini tak memiliki hunian karena tak memiliki tabungan mencukupi untuk pelunasan DP. Dengan menyelesaikan persoalan ini, maka akan meminimalisir terjadinya praktik pungli dan korupsi," imbuh suami dari Feby Belinda ini.

Penyediaan rumah sebagai bentuk upaya menopang kesejahteraan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri saat ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah. Rapat terbatas membahas persoalan ini dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Dalam rapat itu Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," terang Jokowi.

Tak hanya kemudahan DP, Jokowi juga meminta pemenuhan perumahan tersebut turut memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

"Juga model pembiayaannya seperti apa. Bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa," tukasnya.